Wanaloka.com – Hingga hari ini, Kamis, 27 November 2025, bencana hidrometeorologi basah menerjang 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat. Pantauan hari ini, arus banjir bandang dengan volume debit air besar menerjang sejumlah rumah yang berada di bantaran Sungai Minturun sekitar pukul 04.00 WIB.
Material batang pohon dan lumpur merusak rumah warga di Lubuk Minturun, Koto Tengah, Kota Padang. Ada empat warga tewas dan beberapa rumah mengalami kerusakan.
Jembatan penghubung di Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga putus akibat struktur jembatan yang dihantam material yang hanyut terbawa arus banjir.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang masih memprioritaskan penanganan darurat, seperti evakuasi, pengamanan di lapangan yang berpotensi mengancam keselamatan warga dan pelayanan warga yang terdampak.
Baca juga: Aceh Dikepung Banjir, Simeulue Diguncang Gempa 6,5 M
Data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Sumbar mencatat cuaca ekstrem berdampak di 17 kelurahan di 7 kecamatan di Kota Padang. Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan banjir, longsor dan sejumlah pohon tumbang di 14 titik. BPBD setempat masih melakukan pemutakhiran data dampak bencana hingga sore ini.
Arahan BNPB dalam penanganan darurat
Sementara dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sumatra barat mengenai penanganan darurat cuaca ekstrem, Sekretaris BNPB, Rustian menggarisbawahi adanya penetapan status kedaruratan dalam menghadapi bencana maupun ancaman bahayanya, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.
Hal ini bertujuan agar penanganan darurat dapat berjalan secara efektif dan optimal, seperti pengerahan sumber daya dari berbagai pihak, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) maupun dukungan unsur pentaheliks lain.
Rustian juga meminta adanya pos komando (posko) terpadu di wilayah administrasi terdampak bencana. Adanya posko di kabupaten dan kota, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu rantai komando. Melalui posko, organisasi ini dapat melakukan perencanaan terkoordinasi sehingga operasi dapat berjalan efektif.
Baca juga: Siklon Tropis 95B Jadi Siklon Tropis Senyar, Siaga Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumatra Utara
Tak hanya itu, penyajian data bersumber satu pintu dengan adanya posko. Sedangkan di tingkat provinsi, pos pendamping mendukung operasi di daerahnya.
Masih terkait dengan manajemen posko, Rustian mengatakan perlunya asesmen kebutuhan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat.
“Catat kebutuhan detail dalam proses operasi penanganan darurat. Dalam dua hari ini, data kebutuhan dasar tambahan sudah terkumpul dan diserahkan ke Sekda, kemudian sampai ke BNPB,” tegas Rustian saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis, 27 November 2025.
Selain itu, Sekretaris Utama BNPB meminta pemerintah di tingkat kabupaten dan kota terdampak untuk melakukan pendataan secara detail, seperti tingkat dan jumlah kerusakan infrastruktur. Data tersebut sangat dibutuhkan daerah yang dalam penyusunan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
“Apabila ada warga yang harus direlokasi, pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan konsepnya, seperti lokasi maupun proses pelaksanaan,” imbuh dia.
Sementara Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan, jajarannya dari unsur organisasi perangkat daerah bersama TNI-Polri terus melakukan operasi penanganan darurat.
Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor Sumatra Utara, Akses ke Tapanuli Tengah dan Sibolga Terisolisir
“Data terakhir di Sumatra Barat, korban meninggal dunia sebanyak 12 orang dan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa,” ujar Vasko.
Discussion about this post