Wanaloka.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional sesuai Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan bisa meningkatkan lifting migas.
Menurut Bahlil, pemerintah daerah memiliki andil besar untuk meningkatkan lifting migas dan mengurangi impor. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai salah satu misi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya minta tolong kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, kita semua adalah bagian yang ingin tetap impor (migas) terus,” kata Bahlil saat menjadi narasumber pada acara “Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030” di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27 Februari 2025.
Baca juga: Hakim Tolak Praperadilan Kasus Pagar Laut Tangerang
Bahlil kembali menyampaikan bahwa Kementerian ESDM telah menyusun strategi untuk mendongkrak produksi migas nasional. Pertama, melalui intervensi sumur-sumur migas dengan teknologi, seperti yang telah dilakukan di beberapa sumur.
Di Cepu misalnya, sebelumnya diperoleh sekitar 100 ribu barrel oil per day (bopd). Kemudian diintervensi ExxonMobil dengan teknologi sehingga sekarang bisa mencapai 163 ribu bopd. Sementara di Rokan, salah satu kontribusi terbesar, yakni 160-200 ribu bopd.
“Jadi langkah yang harus dilakukan adalah seluruh sumur yang dikuasai KKKS harus mampu melakukan inovasi dengan mengintervensi teknologi. Salah satunya adalah EOR,” kata dia.
Baca juga: Gempa Dangkal 6,1 Magnitudo Guncang Boltim Sulawesi Utara
Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR ) merupakan salah satu metode pengurasan minyak tingkat lanjut untuk mengoptimalkan produksi migas. Teknologi ini memberi solusi untuk mempertahankan produktivitas sumur yang sudah mulai menurun.
Selain itu, Pemerintah berupaya mengaktifkan kembali ribuan sumur idle yang masih memiliki potensi produksi. Dari 16.990 sumur idle yang terdata, sekitar 4.495 sumur dapat dioperasikan kembali.
“Sumur-sumur ini adalah aset negara yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal, bukan dibiarkan terbengkalai oleh kontraktor,” imbuh dia.
Baca juga: Mengkhawatirkan, Kapasitas TPA Sampah Nasional Hanya Bertahan Hingga 2028
Eksplorasi di wilayah Indonesia Timur juga menjadi fokus utama, mengingat potensi cadangan migas masih besar di kawasan tersebut. Untuk mempercepat pengembangannya, Pemerintah akan menawarkan skema kerja sama yang lebih fleksibel serta insentif menarik bagi para investor.
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian ESDM juga akan melelang 60 Wilayah Kerja (WK) migas baru. Upaya itu untuk menarik investasi dan mempercepat eksplorasi serta produksi migas nasional.
Kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup
Sehari sebelumnya, dengan dalih mewujudkan ketahanan energi dan swasembada energi, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga telah menyepakati kerja sama penataan perizinan. Bahlil dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca juga: Penentuan Hilal dengan Hisab dan Rukyat, Awal Ramadan Diprediksi 1 atau 2 Maret
Dalam sambutannya, Bahlil mengklaim kerja sama itu merupakan langkah kolaboratif untuk mewujudkan energi dan industri hijau. Meskipun transisi menuju energi hijau membutuhkan biaya besar, ia menyatakan upaya itu merupakan komitmen bersama generasi saat ini demi masa depan yang lebih berkelanjutan.
“Kita bisa melakukan kolaborasi, karena pembangunan ke depan itu mengarah pada green. Baik green energy, green industry, tata kelola lingkungan yang baik. Ini memang menjadi satu fokus konsensus,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Discussion about this post