“Percepatan untuk mendukung restorasi habitat satwa liar ini perlu dikejar bersama,” imbuh Hadi.
Upaya konservasi dan restorasi satwa liar harus dilakukan bersama masyarakat dan generasi muda sebagai penggerak.
Sementara konflik manusia dengan satwa liar telah marak di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sejak 10 tahun lalu, terutama sejak tiga tahun terakhir. Bahkan upaya mengatasinya telah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Salah satu amanatnya adalah membuat aturan pelaksana dalam bentuk peraturan gubernur.
Baca Juga: 13 Satwa Liar Papua Dilepasliarkan, 2 Satwa di Sumut Diserahkan Sukarela
Para akademisi dari Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk (PKMBP) Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh turut melakukan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kriteria dan Penetapan Kejadian Bencana Luar Biasa Akibat Konflik Manusia dan Satwa Liar.
“Intinya, aturan itu mengamanatkan bahwa konflik satwa liar) dapat ditetapkan sebagai kejadian bencana luar biasa oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya,” jelas Ketua PKMBP USK, Kurniawan.
Upaya pendampingan Tim USK yang dilakukan dimulai dari konsolidasi dan diskusi untuk menampung pendapat awal dengan sejumlah stakeholder di Aceh. Seperti LSM yang berfokus pada isu lingkungan hidup, kehutanan dan satwa liar. [WLC02]
Sumber: ipb.ac.id, usk.ac.id
Discussion about this post