Contoh nyata atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan itu terjadi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, tempat dimana kawasan industri Harita Group beroperasi. Lahan-lahan warga dicaplok, sumber air dan air laut tercemar, warga terserang penyakit. Bahkan satu orang warga mendekam di penjara karena dituduh menghalang-halangi aktivitas tambang.
Hal serupa terjadi di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, tempat dimana PT Gema Kreasi Perdana, anak usaha Harita Group, beroperasi. Warga penolak tambang yang mempertahankan ruang hidupnya justru mengalami kekerasan, intimdiasi, hingga kriminalisasi terhadap 35 orang warga. Operasi tambang di daratan juga telah mencemari sumber air warga yang memicu munculnya penyakit gatal-gatal, hingga air laut keruh-kecoklatan akibat limbah tambang.
Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Hujan Abu di Lima Desa
Demikian juga di Sagea, Halmahera Tengah, Maluku Utara dan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Di dua wilayah itu, operasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah berdampak pada alih fungsi lahan skala besar, mencemari perairan dan merusak kawasan hutan, hingga berdampak pada terganggunya kesehatan warga.
“Ironisnya, dampak eksternalitas dari hiliriasi tidak dianggap sebagai bagian dari kerugian negara, melainkan dibebankan kepada warga. Padahal daya rusak itu juga berdampak pada terganggunya income, daya beli, dan menjadi sumber kemiskinan,” ucap Alfarhat.
Tiga Capres-Cawapres Setuju Hilirisasi
Berdasarkan catatan Jatam pula, agenda hilirasi bahan mentah tambang ini juga menjadi bagian dari agenda dua pasangan capres-cawapres lain, Ganjar-Mahfud dan Anies-Amien.
Baca Juga: Pascaerupsi Marapi, Bandara Internasional Minangkabau Dibuka Kembali
Pasangan Ganjar-Mahfud, misalnya, bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai pemain nikel raksasa dunia. Cita-cita itu disampaikan Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto yang bermimpi menjadikan Indonesia lima besar kekuatan ekonomi dunia. Capres Ganjar juga mendorong hilirasi tidak sebatas pada komoditas nikel, tetapi mesti diperluas ke sektor kelautan, pertanian, perkebunan hingga digital infrastruktur.
Demikian juga dengan pasangan Anies-Muhaimin yang mendukung hilirisasi, program andalan Jokowi. Menurut Anies, hilirisasi harus didorong dengan reindustrialisasi, sehingga akan tercipta 15 juta lapangan pekerjaan dalam lima tahun ke depan.
Baca Juga: BBSPGL Petakan Potensi Energi Laut Indonesia untuk Listrik Capai 60 GW
Tiga pasangan capres-cawapres tersebut tampak menjadikan agenda hilirasi sebatas mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mendalami siapa sesungguhnya pihak yang meraup keuntungan. Upaya hilirisasi untuk menciptakan lapangan kerja juga mengabaikan realitas empiris ihwal rantai proses hilirisasi. Justru telah memicu lenyapnya ruang produksi warga yang akhirnya menyebabkan kehilangan pekerjaan dan kemiskinan bagi warga.
Pengabaian atas realitas itu menunjukkan, bahwa tiga pasangan capres-cawapres tengah menjaga kepentingan pelaku bisnis, mengabaikan suara warga yang sedang menderita akibat digempur percepatan dan perluasan pembongkaran material tambang untuk kepentingan hilirisasi dari industri,” sesal Alfarhat. [WLC02]
Sumber: Jatam
Discussion about this post