Catahu KLHK 2023, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Capai 179 Ribu Ha

RU RHL DAS sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas. Sementara khusus untuk rehabilitasi mangrove telah menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021 – 2030.

Dalam pelaksanaan RHL di tingkat tapak, juga telah dilakukan dengan skema swakelola yang menitikberatkan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan pasca RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberi nilai dan manfaat ekonomi kepada masyarakat saat pemanenan.

“Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL,” imbuh Dyah.

Guna memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, sejak 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping. Itu merupakan salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya. Nantinya akan dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan up to date, tidak hanya untuk RHL, tetapi seluruh intervensi pengelolaan DAS secara umum.

“Semua kegiatan RHL tidak akan tuntas apabila hanya dilakukan pemerintah. Jadi kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat perlu ditingkatkan,” kata Dyah.

Dukungan internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu didorong untuk meningkatkan upaya RHL yang telah dilakukan selama ini. Inisiasi yang akan dikembangkan antara lain World Mangrove Center – Bali Grand Park (WMC-BGP) yang akan menjadi sebuah hub (penghubung) bagi semua kerjasama luar negeri, khususnya terkait pengelolaan mangrove yang sudah teridentifikasi kerjasama mangrove dengan Jepang, Korea, Jerman, UAE dan World Bank. [WLC02]

Sumber: PPID KLHK