Wanaloka.com – Debat putaran pertama Calon Wakil Presiden pada 22 Desember 2023 menunjukkan pilihan ekonomi Indonesia ke depan diduga akan tetap berkutat pada model ekonomi ekstraktif, sehingga semakin menambah beban kerusakan lingkungan dan kerentanan menghadapi krisis iklim. Selain itu, ketiga cawapres dalam debat bertopik ekonomi, keuangan, pajak, infrastruktur hingga perkotaan itu memiliki kesamaan perspektif untuk mendorong penguatan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), perluasan kawasan perkotaan, dan pelonggaran regulasi demi kemudahan investasi sebagai jalan mencapai pertumbuhan ekonomi.
“Ketiga cawapres gagal menunjukkan problem-problem nyata dari ekonomi ekstraktif yang selama puluhan tahun dipraktikkan di Indonesia. Alih-alih menghasilkan perbaikan ekonomi, justru makin memperparah ketimpangan ekonomi dan memperburuk kualitas lingkungan hidup,” kata Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Fanny Tri Jambore.
Fanny menunjukkan fakta, bahwa model ekonomi ekstraktif telah menyebabkan krisis iklim akibat tingginya lepasan emisi ke atmosfer, konflik sosial, perampasan ruang hidup rakyat dan melipatgandakan bencana ekologis yang mengancam ekonomi dan keselamatan rakyat. Serta menyempitnya ruang demokrasi dengan tingginya kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya.
Baca Juga: Komisi VII DPR Minta Penghentian Sementara Operasional Smelter PT ITSS
Selama 20 tahun terakhir, emisi sektor energi di Indonesia telah meningkat dua kali lipat lebih dibandingkan permintaan energi. Dengan 600 juta ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021, Indonesia adalah penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia. Hilirisasi pertambangan mineral kritis seperti nikel juga menyebabkan deforestasi hingga 25.000 hektare dalam 20 tahun terakhir. Dan akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan mencapai 765.237 hektare yang diperkirakan akan menambah 83 juta ton emisi CO2.
Ekonomi yang didukung paket kebijakan pro ekstraktivisme ini juga menyebabkan menyempitnya ruang-ruang demokrasi. UU Minerba misalnya telah digunakan untuk menyeret setidaknya 58 orang dalam proses hukum sepanjang 2019-2022.
“Hanya karena mereka menolak aktivitas pertambangan,” ucap Fanny.
Walhi menggarisbawahi poin-poin bermasalah yang disampaikan ketiga cawapres, meliputi:
Baca Juga: Capres Cawapres Dukung Hilirisasi Nikel, Jatam: Untungkan Pebisnis, Miskinkan Warga
Apa Dampak Buruk PSN?
Selama hampir satu dekade terakhir, perluasan PSN telah terbukti melanggengkan krisis lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Pengembangan PSN di Maluku Utara, khususnya hilirisasi nikel, terbukti memporakporandakan pulau-pulau kecil. Masyarakat yang hidup di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya di Desa Kawasi, wilayah pesisir dan lautnya telah mengalami pencemaran berat akibat aktivitas pertambangan sehingga potensi perikanan tangkap menurun sangat drastis.
Saat ini, mereka dipaksa pindah dari desanya karena berada dalam areal pertambangan nikel. Tiga desa lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu Desa Lelilef, Desa Gemaaf dan Desa Sagea, terancam bernasib sama dengan desa Kawasi karena ketiganya masuk dalam pengembangan infrastruktur industri pertambangan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP).
Pengembangan PSN Nusa Tenggara Barat, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika juga terbukti melanggengkan kemiskinan masyarakat dan perempuan pesisir. Tak sedikit masyarakat lokal dipaksa pindah karena tanahnya ditetapkan menjadi wilayah ekonomi khusus, termasuk untuk pembangunan sirkuit.
Baca Juga: Aplikasi SIZE Nasional Bantu Mitigasi Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia
Lalu, Proyek Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak di Jawa Tengah terbukti menghancurkan kawasan mangrove dan mempercepat tenggelamnya desa-desa pesisir di Pantai Utara Jawa Tengah. Padahal, mangrove selalu dijadikan alat diplomasi iklim dalam setiap forum internasional oleh Presiden Jokowi.
Pembangunan Makassar New Port (MNP) di Sulawesi Selatan mengambil pasir laut dari wilayah perairan Spermonde, sehingga menyebabkan kerusakan wilayah tangkapan nelayan tradisional. Sampai saat ini, lebih dari 70 persen masyarakat di Pulau Kodingareng harus keluar pulau mencari pekerjaan karena lautnya sudah hancur. Proyek MNP dan pertambangan pasir laut yang merupakan PSN telah melanggengkan kerusakan dan kemiskinan masyarakat dan perempuan pesisir.
Di Kepulauan Riau, ambisi pengembangan PSN di Pulau Rempang akan memaksa ribuan masyarakat lokal tergusur dari ruang hidupnya yang selama ini telah diwariskan nenek moyang mereka selama ratusan tahun.
Baca Juga: Tungku Smelter Nikel di Morowali Meledak, Aktivis: Audit, Evaluasi dan Proses Hukum
Berbagai dampak PSN menggambarkan betapa pembangunan infrastruktur skala besar tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Sebaliknya justru memicu kemiskinan, kerusakan lingkungan dan meningkatkan kerentanan masyarakat pada dampak krisis iklim.
Pilih IKN atau 40 Kota Baru Setara Jakarta?
Pada pembahasan Ibu Kota Negara (IKN), yaitu Gibran dan Mahfud MD menunjukkan dukungan pada proyek tersebut. Gibran menyebut IKN sebagai simbol pemerataan ekonomi nasional dan dibangun dengan hanya menggunakan 20 persen dari APBN. Sementara Mahfud mendukung IKN sebagai warisan periode pemerintahan Jokowi.
Discussion about this post