“Revisi UU Pilkada ini secara telanjang mewakili kepentingan-kepentingan politik penguasa, dan prosesnya sepenuhnya mengingkari partisipasi dan keadaban publik. Bila dibiarkan, praktek-praktek politik berbahaya ini akan mempunyai konsekuensi yang luas dan serius pada kemaslahatan publik, termasuk dapat memperburuk dampak krisis iklim,” papar Leonard Simanjuntak.
Baca Juga: Sedia Payung, Sebagian Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Sepekan
Berdasarkan situasi politik terakhir yang terjadi, Greenpeace Indonesia mengajak seluruh warga dan elemen masyarakat untuk bersuara dan mendesak agar Jokowi dan kroni-kroninya menghentikan semua tindakan yang menghancurkan tatanan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah, harus terus dijaga dan tidak bisa kita biarkan dirusak oleh kepentingan kekuasaan ekonomi dan politik rezim Jokowi.
Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan lingkungan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan lingkungan mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan memiliki legitimasi. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan yang baik membutuhkan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam demokrasi yang sehat, informasi mengenai isu lingkungan mudah diakses, memungkinkan pengawasan publik dan media. [WLC02]
Sumber: Greenpeace
Discussion about this post