Wanaloka.com – Konflik geopolitik di Timur Tengah yang diprediksi mengganggu jalur pasokan minyak dunia mulai menunjukkan dampaknya bagi ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan cadangan pasokan operasional bahan bakar minyak (BBM) saat ini hanya bertahan sekitar 20-23 hari, jauh di bawah standar internasional yang mencapai 90 hari.
Kekhawatiran masyarakat mulai muncul di berbagai daerah menjelang momentum mudik Idul Fitri. Bahkan masyarakat di beberapa daerah di Sumatra Utara dan Jawa Tengah mengalami panic buying dengan mengisi stok BBM di beberapa titik SPBU.
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Prof. Deendarlianto, menilai kondisi menipisnya cadangan pasokan operasional BBM ini merupakan alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah. Kondisi tersebut tidak lepas dari tingginya ketergantungan pada impor minyak. Produksi minyak mentah dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang kian meningkat.
“Produksi minyak mentah tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah banyak untuk menutup kebutuhan tersebut,” terang Deen, Kamis, 12 Maret 2026.
Baca juga: Indonesia Peringkat Kedua, IDAI Beberkan Langkah Strategis Pencegahan Campak
Ketergantungan impor minyak mentah menjadikan Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global. Adanya gangguan jalur distribusi energi internasional akibat gejolak perang Iran dapat berdampak pada keterlambatan pasokan serta peningkatan harga minyak dunia.
“Saat terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi, pasokan bisa terganggu dan harga minyak internasional juga ikut naik,” ucap Dosen Teknik Mesin UGM ini.
Kondisi ini juga dapat dijadikan peluang bagi pemerintah untuk mulai mengembangkan sumber energi terbarukan di Indonesia. Selama ini, pengembangan energi terbarukan terhambat karena harganya masih jauh dari harga minyak fosil.
Ia mendorong pemerintah mempercepat implementasi kebijakan energi baru, seperti B40 yang 40 persen bahannya berasal dari minyak sawit serta E10 bioetanol dari singkong atau tebu. Implementasi tersebut diklaim dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar di Indonesia secara bertahap.
“Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan lebih kompetitif. Ada pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun sumber energi alternatif lainnya,” papar dia.
Baca juga: TPA Bantargebang Longsor Lagi, Pemerintah Harus Reformasi Tata Kelola Sampah
Selain itu, momentum kenaikan harga minyak dunia menjadi langkah baru dalam penguatan riset dan pengembangan energi. Langkah baru dapat mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri melalui riset terapan harus segera dikembangkan guna membangun kemandirian energi bagi Indonesia.
“Saatnya sekarang hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan, terutama di energi terbarukan,” kata dia.
Namun keberanian politik dalam menentukan arah kebijakan energi akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu keluar dari jebakan krisis energi yang selalu berulang. Sementara Indonesia dinilai punya posisi tawar untuk memperkuat kedaulatannya di sektor energi.
“Saya kira ini jadi momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri,” imbuh dia.
Baca juga: Kemarau Panjang, Pendampingan Penyuluh Pertanian untuk Mitigasi Risiko
Discussion about this post