“Hati kami terluka. Proyek geothermal masuk tanpa persetujuan, suara kami diabaikan. Ketika menolak, kami disebut anti pembangunan, bahkan ada yang dikriminalisasi. Kami tidak meminta dikasihani, kami meminta dihargai,”
Suara masyarakat terdampak menegaskan krisis iklim adalah krisis keadilan. Kelompok rentan berada di garis depan dampak, tapi paling sedikit mendapat perlindungan. ICJS hadir sebagai ruang untuk menyatukan suara rakyat, memperkuat solidaritas, dan menuntut negara tidak lagi abai terhadap tanggung jawabnya.
ICJS menegaskan krisis iklim adalah krisis kemanusiaan. krisis iklim tidak bisa lagi dipandang semata sebagai isu, melainkan sebagai krisis keadilan dan kemanusiaan. Negara dituntut mengambil langkah konkret, bukan hanya jargon, untuk melindungi rakyat yang berada di garis depan krisis iklim.
Baca juga: Kemacetan, Fasum Terbatas dan Lingkungan Tak Bersih Jadi Tantangan Momen Libur Nasional
Desakan RUU Keadilan Iklim
Sehari menjelang pembukaan ICJS, ARUKI menegaskan forum temu rakyat ini akan menjadi tonggak penting bagi perjuangan keadilan iklim di Indonesia. Forum ini dibuka dengan pernyataan dari delapan subjek rentan yang akan menyampaikan langsung atas dampak krisis iklim.
ARUKI menekankan bahwa krisis iklim bukanlah persoalan teknis, melainkan persoalan politik.
“Krisis iklim hari ini bukan sekadar soal cuaca atau banjir. Persoalan ini adalah soal politik, sejauh mana negara hadir menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk memastikan bumi dan rakyatnya keluar dari masalah,” ujar Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono.
Baca juga: Pelita Air Terbang dengan Bahan Bakar Olahan Minyak Jelantah 2,5 Persen
ICJS lahir dari keresahan rakyat atas kegagalan negara menangani krisis iklim. RUU Keadilan Iklim yang diinisiasi masyarakat sipil akan menjadi agenda utama dalam forum ini. ARUKI mengundang DPR untuk berdiskusi, karena sebagai wakil rakyat mereka berkewajiban mengakomodasi aspirasi publik dalam setiap pembahasan kebijakan.
“RUU Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak. Tanpa payung hukum yang jelas, masyarakat dan sumber daya alam Indonesia akan terus menjadi korban. RUU ini hadir sebagai satu-satunya harapan untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” jelas Raynaldo Sembiring dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
ICJS juga menjadi ruang penting bagi suara perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Krisis iklim telah memperberat beban mereka, dari hilangnya akses air bersih hingga meningkatnya risiko kekerasan.
Baca juga: Daun, Batang dan Akar Putri Malu Potensial untuk Industri Farmasi dan Kosmetika
“Karena itu, kebijakan ke depan harus memastikan perlindungan dan partisipasi penuh perempuan,” ujar Armayanti Susanti dari Solidaritas Perempuan.
Krisis iklim membuat nelayan kehilangan hasil tangkap dan terancam keselamatannya di laut. Lebih berat lagi, proyek-proyek pembangunan di pesisir justru menggusur ruang hidup nelayan.
“Jika suara nelayan terus diabaikan, maka kami akan selalu jadi korban, baik di laut maupun di darat,” ungkap Erwin Suryana dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).
Mengapa ICJS Mendesak?
Dalam catatan ARUKI, lebih dari 28.000 bencana iklim terjadi dalam satu dekade terakhir, berdampak pada lebih dari 38 juta jiwa, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp544 triliun hanya dalam periode 2020-2024. Fakta ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan wacana global, melainkan kenyataan sehari-hari yang dihadapi rakyat.
Baca juga: Indun Dewi, Perketat Keamanan Pangan Usai AS Tolak Udang Beku Indonesia
ICJS berlangsung pada 26-28 Agustus 2025 di Jakarta dengan menghadirkan 500-1000 peserta dari masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, hingga penyandang disabilitas. Dengan tema “Gerakan Rakyat, Solusi Rakyat: Mengukuhkan Keadilan Iklim dari Lokal ke Global”, ICJS hadir sebagai ruang politik rakyat untuk merumuskan tuntutan bersama, sekaligus menegaskan posisi masyarakat sipil menuju Konferensi Iklim COP30 di Brasil.
Selain pleno dan lokakarya tematik, ICJS juga akan menampilkan panggung ekspresi rakyat dan pawai, menegaskan bahwa perjuangan keadilan iklim tidak hanya berlangsung di meja diskusi, tetapi juga di jalanan dan ruang publik.
ARUKI mengundang jurnalis untuk meliput ICJS, menyuarakan aspirasi kelompok rentan serta memeprluas perhatian publik terhadap urgensi RUU Keadilan Iklim. Liputan media sangat penting agar suara dari akar rumput tidak berhenti di forum, melainkan menggema hingga ruang-ruang pengambilan keputusan.
Baca juga: Hati-hati Konsumsi Ampo dari Tanah di Ladang Bekas Pemupukan
“Media adalah jembatan agar suara rakyat di akar rumput terdengar luas. Jika pemerintah menutup telinga, biarlah dunia tahu bahwa rakyat Indonesia menolak eksploitasi, menuntut tanggung jawab, dan menegaskan bahwa alam, lingkungan, dan sumber daya kami bukan komoditas,” tegas Risma Umar dari Aksi! For Gender and Ecological Justice.
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.
ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat. [WLC02]
Discussion about this post