Wanaloka.com – Perjuangan panjang nelayan tradisional Desa Suka Damai sejak 2021 untuk menolak penambangan pasir laut yang mengancam ekosistem laut dan wilayah tangkap nelayan Pulau Rupat menunjukkan hasil. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menerbitkan keputusan Nomor: KPTS.32/DMPTSP/X/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Logomas Utama (PT LMU) di Perairan Pulau Rupat tertanggal 25 Oktober 2023.
“Akhirnya Pemerintah Riau memenuhi janji mereka kepada kami. Walaupun kami harus menunggu kepastian ini selama dua tahun. Kami harap, ke depan tidak ada lagi tambang pasir laut di perairan utara Pulau Rupat,” kata Ahok, salah satu nelayan Pulau Rupat yang juga menyatakan terimakasih kepada pemerintah Provinsi Riau atas pencabutan itu.
Sebelumnya, nelayan Desa Suka Damai mendatangi Kantor Gubernur Riau untuk mendesak pencabutan IUP PT LMU pada 5 September 2023. Kepala DPMPTSP Riau yang menemui mereka berjanji segera mencabut IUP tersebut.
Baca Juga: Penyelundupan Anakan Biawak Komodo Berhasil Digagalkan
Ahok juga menyerukan agar semua IUP pertambangan pasir laut di seluruh perairan Indonesia dievaluasi dan dicabut karena merugikan nelayan.
“Pencabutan IUP pertambangan pasir laut semoga diteruskan di wilayah perairan lain di Indonesia,” seru Ahok.
Koordinator Riset dan Kajian Kebijakan Walhi Riau, Umi Ma’rufah mengapresiasi pencabutan IUP PT LMU oleh DPMPTSP Riau. Ia mengatakan pencabutan IUP PT LMU dapat mengurangi beban nelayan Pulau Rupat dan sekitarnya. Dampak buruk krisis iklim mempengaruhi hasil tangkap nelayan Desa Suka Damai yang diperparah aktivitas penambangan pasir laut.
Baca Juga: BRIN Kembangkan LESus untuk Kaji Peristiwa Ekstrem di Laut
Discussion about this post