Hanif juga menjelaskan pemerintah akan mengadopsi langkah-langkah tambahan berbasis saran para ahli untuk memperkuat pemulihan lingkungan. Salah satu saran yang dipertimbangkan adalah menanam bunga matahari di sekitar lokasi terdampak.
“Tanaman ini dikenal memiliki kemampuan vegetatif dalam meredam dan menyerap kemungkinan radiasi yang ditimbulkan. Saran ini akan kita pertimbangkan dan tindak lanjuti sebagai bagian dari pemulihan lingkungan yang menyeluruh,” kata Hanif.
Baca juga: Klaim Ramah Lingkungan, Anggota Komisi XII DPR dan Pakar Ingatkan Risiko Energi Panas Bumi
Pelibatan Bapeten dalam ekspor impor
Sebelumnya, zat radioaktif Cesium-137 mengontaminasi produk udang beku asal Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat. Yang terbaru, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration (FDA) kembali melaporkan ada kontaminasi Cesium-137 pada cengkeh asal Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 pada produk cengkeh itu dapat mengancam gagasan ekonomi hijau yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Mengingat cengkeh merupakan tanaman rempah yang telah diminati berbagai bangsa dari belahan dunia sejak dulu kala.
“Sebagai negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, kita semua harus melindungi tanaman rempah ini, agar bisa terus diperdagangkan secara leluasa di pasar global,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Oktober 2025.
Sementara Cesium-137 adalah salah satu zat radioaktif yang bisa mencemari makanan dan berisiko membahayakan kesehatan. Paparan radiasi dari cesium-137 melalui makanan dapat menyebabkan gangguan organ, kerusakan sel, hingga meningkatkan risiko terjadinya kanker.
Baca juga: Tren Pertanian Organik Meningkat, Dorong Pemanfaatan Pestisida dan Pupuk Nabati
Meski kadar radiasi Cesium-137 yang ditemukan FDA pada cengkeh asal Indonesia masih dinyatakan dalam ambang aman, Alex menekankan pentingnya kewaspadaan karena kontaminasi ditemukan di dalam kontainer pengiriman.
“Tingginya kesadaran masyarakat global akan standar keamanan produk pangan, sejatinya sebangun dengan program ekonomi hijau. Sayang, implementasi di jajaraan kementerian dan lembaga masih belum jelas,” papar Alex.
Pimpinan Komisi Pertanian DPR mendesak agar Bapeten segera turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam. Investigasi perlu dilakukan untuk menjaga kualitas rempah Indonesia.
“Hasil investigasi ini, walaupun pahit, harus dipublikasikan ke publik agar citra positif kita sebagai negara terbesar pengekspor bahan rempah di dunia, terus terjaga,” kata dia.
Selain itu, Bapeten juga bisa melindungi pasar domestik dari kasus serupa. Bapeten juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses impor bahan pangan, bersama Badan Karantina, BBPOM, dan lembaga lainnya. Untuk menjaga industri bahan pangan dan melindungi konsumen dengan maksimal.
“Tapi jangan sampai penambahan lembaga itu, jadi hambatan baru,” kata Alex.
Baca juga: Pakar Tegaskan Sekolah dan Orang Tua Bisa Menolak MBG Akibat Keracunan Berulang
Kampanye makan udang
Sementara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University bekerja sama dengan Masyarakat Krustasea Indonesia (MKI) menggelar Kampanye Makan Udang di sela kegiatan Talkshow dan Temu Bisnis Perikanan dan Kelautan, 23 September 2025. Kampanye ini upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa mengonsumsi udang tetap aman dan sehat di tengah isu paparan radioaktif Cesium-137.
Dalam acara itu dibahas fenomena Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut melimpah namun masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana mengubah potensi perikanan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Para narasumber menyampaikan pentingnya peran teknologi, inovasi, dan hilirisasi hasil perikanan. Teknologi pascapanen, sistem rantai dingin, serta metode pengolahan modern dapat menjadi pembeda signifikan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing ekspor.
Hilirisasi berarti menggeser orientasi dari sekadar mengekspor ikan mentah menuju produk olahan bernilai tambah tinggi, seperti filet, produk beku siap saji, makanan kaleng, hingga suplemen berbasis minyak ikan. Langkah ini tidak hanya memperbesar devisa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan.
Baca juga: UGM dan IPB Bicara Soal Restorasi Hutan dan Reklamasi Bekas Tambang
Selain itu, teknologi dan inovasi juga harus diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Nelayan kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dilibatkan dalam ekosistem industri pengolahan ikan. Dukungan teknologi sederhana seperti mesin pendingin portable, akses pembiayaan, dan pelatihan pengolahan ikan dapat meningkatkan pendapatan.
Transformasi sektor perikanan melalui teknologi, inovasi, dan hilirisasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Dengan merumuskan strategi yang tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan devisa, tetapi juga memastikan kesejahteraan rakyat melalui distribusi manfaat yang lebih merata.
Hanya dengan pendekatan yang menyatukan daya saing global dan pemberdayaan rakyat, perikanan Indonesia dapat menjadi lokomotif pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Acara tersebut mengundang pembicara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu; Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Machmud; petambak udang Banyuwangi, Hardi Pitoyo; juga Commercial Consellor Kedutaan Besar Republik Sosialis Vietnam di Indonesia, Pham The Cuong. [WLC02]
Sumber: KLH/BPLH, DPR, IPB University
Discussion about this post