Sebelum pemindahan diputuskan, perlu kajian menyeluruh tentang kesesuaian habitat, pakan, penyakit, kapasitas dan keamanan kawasan, keragaman genetik, perilaku, peluang reproduksi, dampak terhadap spesies lain, serta keterlibatan masyarakat setempat. Konservasi ex situ bukan pengganti perlindungan habitat alami; habitat kedua juga bukan alasan untuk mengurangi upaya menjaga Ujung Kulon.
Pelajaran Berharga untuk Translokasi
Pengalaman Musofa, badak jawa dari Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) penting menjadi bahan pembelajaran. Pada November 2025, Musofa ditranslokasi melalui Operasi Merah Putih menuju JRSCA, kawasan khusus di dalam Taman Nasional Ujung Kulon untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, keamanan, dan peluang reproduksi. JRSCA bukan pemindahan ke luar habitat alami Ujung Kulon.
Musofa kemudian meninggal pada 7 November 2025, dua hari setelah tiba. Hasil nekropsi yang disampaikan tim terkait menunjukkan penyakit kronis dan infeksi parasit. Peristiwa ini tidak semestinya disederhanakan sebagai kegagalan seluruh konsep JRSCA. Namun, hal ini menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan menyeluruh, deteksi dini, kesiapan fasilitas dan tenaga medis, serta protokol pemindahan yang ketat. Pengalaman ini harus terbuka untuk dievaluasi dan menjadi dasar perbaikan kebijakan berikutnya.
Dari Eco-Conscious Menjadi Kerja Bersama
Ada hal penting dari perhatian publik terhadap wacana pemindahan badak jawa: mata Indonesia kembali tertuju ke Ujung Kulon. Pemerintah, peneliti, komunitas, organisasi konservasi, dunia usaha, media, dan masyarakat membicarakan masa depan spesies yang sama. Badak jawa berpotensi menyatukan kepedulian yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri.
Momentum ini harus mengubah eco-consciousness menjadi tindakan nyata: pendanaan konservasi jangka panjang yang transparan, penelitian, pemulihan habitat, pengamanan kawasan, edukasi, serta pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra. Kepedulian tidak boleh berhenti pada kampanye atau donasi sesaat. Setiap dukungan perlu memiliki tujuan, tata kelola, indikator hasil, dan pelaporan yang dapat diakses publik.
Indonesia menghadapi krisis ekologis yang saling terkait deforestasi, fragmentasi habitat, kebakaran, perburuan, pencemaran, ekspansi kegiatan ekonomi, dan krisis iklim. Kita tidak bisa menjawabnya dengan ego sektoral. Pemulihan ekosistem harus menjadi kerja lintas lembaga dan lintas keahlian.
Pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi juga memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP menjadi salah satu kerangka penerimaan negara, sementara pengelolaan kawasan harus tetap menempatkan mandat konservasi sebagai prioritas.
Jangan sampai kebutuhan pembiayaan mendorong pemanfaatan yang justru menambah tekanan pada habitat dan ruang hidup satwa liar. Pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik perlu membangun skema pendanaan yang akuntabel serta tidak membebani ekosistem.
Sikap Foksi
FOKSI mendukung pembentukan populasi kedua Badak jawa sebagai strategi konservasi yang penting, tapi tidak saat ini dan tidak mindahkan badak jawa begitu saja. Syarat keputusan populasi kedua didasarkan pada penelitian ilmiah, prinsip kehati-hatian, kesejahteraan satwa, dan keterbukaan informasi.
FOKSI mendorong pemerintah membuka ruang bagi para ahli, pengelola kawasan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat lokal untuk menyusun peta jalan bersama.
FOKSI juga mengajak seluruh pihak memperkuat perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon, memulihkan habitat, mencegah perburuan, mendukung riset, dan membangun pembiayaan konservasi berkelanjutan. Menyelamatkan Badak jawa bukan sekadar menyelamatkan satu spesies. Ini adalah upaya menjaga hutan, ekosistem, dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.
Badak jawa telah bertahan melewati sejarah panjang perubahan alam. Jangan sampai ia kehilangan masa depan karena kegagalan manusia mengelola alamnya sendiri. Sudah waktunya bergerak bersama, bukan dengan ego sektoral, melainkan dengan kesadaran ekologis dan tanggung jawab kolektif. [WLC02]






Discussion about this post