Rabu, 18 November 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK

Rabu, 18 November 2026
A A
Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.

Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.

Share on FacebookShare on Twitter

Wanaloka.com – Koalisi Pemantau Independen, yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat sipil, menyampaikan sikap bersama terhadap penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Pelemahan kedudukan dan fungsi Pemantau Independen (PI) dalam proses perubahan regulasi, pembatasan akses informasi kehutanan, dan tidak adanya tindak lanjut atas hasil pemantauan dinilai menggerus kredibilitas SVLK sebagai instrumen penjaminan legalitas dan kelestarian hasil hutan.

SVLK dimaksudkan bukan hanya sebagai mekanisme sertifikasi, melainkan bagian dari penguatan tata kelola kehutanan yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap pengawasan dan partisipasi publik. Dalam skema ini, PI berperan sebagai mekanisme check and balances: menelusuri rantai pasok hasil hutan, mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan dan pelanggaran, serta mengungkap persoalan ekologis dan sosial yang tidak selalu terjangkau oleh audit formal. Namun efektivitas PI masih dibatasi oleh terbatasnya akses informasi, kapasitas, dan pendanaan.

Kertas Posisi Bersama mencatat tiga persoalan krusial.

Pertama, proses diskusi kebijakan yang tidak inklusif. PI hanya menerima satu kali draf Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan (diterima 18 Juni 2026). Draf tersebut memangkas lima pasal tentang PI menjadi satu pasal normatif (Pasal 288), mendelegasikan pengaturan hak PI ke peraturan teknis, dan menghapus dasar hukum fasilitasi pendanaan (eks-Pasal 248).

Kedua, pengebirian hak atas informasi dan jaminan perlindungan. Dokumen perizinan, RKUPH, RKTPH, RPBBI, peredaran hasil hutan, dan data produksi kayu olahan per perusahaan dikecualikan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025. Padahal, Komisi Informasi Pusat pada 2015 memutuskan RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI sebagai informasi terbuka, putusan yang dikuatkan oleh PTUN Jakarta. Pembatasan ini juga dinilai bertentangan dengan Lampiran IX FLEGT VPA Indonesia-Uni Eropa (Perpres No. 21 Tahun 2014). Draf revisi juga menghilangkan jaminan perlindungan, hak memperoleh data, dan akses lokasi pemantauan.

Ketiga, hasil pemantauan PI tidak ditindaklanjuti. Temuan PI kerap berhenti pada mekanisme sertifikasi, tanpa mekanisme tindak lanjut laporan yang transparan dan dapat ditelusuri. Pengaturan sanksi administratif dalam draf revisi juga belum komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum. Kepemilikan sertifikat SVLK maupun dokumen V-Legal tidak boleh menggantikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran serius.

Muhammad Ichwan, Direktur Eksekutif Nasional JPIK, menyatakan bahwa kredibilitas SVLK tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan berfungsinya Pemantau Independen (PI).

“Pelemahan posisi Pemantau Independen merupakan kemunduran serius dalam tata kelola kehutanan dan mempertaruhkan kredibilitas SVLK. Tanpa jaminan perlindungan, akses informasi dan ruang pemantauan yang efektif, keterlibatan PI justru menjadi alat legitimasi atas klaim kelestarian hutan, legalitas kayu, transparansi dan partisipasi publik yang sebenarnya semu. Kami menolak keberadaan PI dijadikan legitimasi bagi sistem tata usaha kayu yang masih keropos. Jika tidak ada pembenahan, SVLK justru berisiko menjadi instrumen greenwashing. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi lebih dari 10 kali tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan tindakan kekerasan terhadap PI yang sedang menjalankan tugas pemantauan. Kami menuntut Negara hadir melalui regulasi untuk melindungi pemantau independen. Kami juga menuntut keterbukaan informasi di sektor kehutanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola kehutanan Indonesia, selain itu kami mendorong perkuat pengawasan peredaran hasil hutan dan penegakan hukum yang efektif bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan kehutanan” ujar Ichwan,” ujar Ichwan, dalam siaran pers yang diterima redaksi Wanaloka pada Rabu, 18 November 2026.

Alvin Alviransyah, Juru Kampanye Hutan FWI menegaskan bahwa publik berhak mengetahui bagaimana hutan dikelola dan bagaimana sumber bahan baku industri diperoleh. Menutup akses terhadap informasi tersebut sama saja dengan mempersempit ruang pengawasan publik terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

“Keputusan untuk mengecualikan dokumen perencanaan dan pemenuhan bahan baku kehutanan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 71 Tahun 2025 merupakan langkah mundur bagi keterbukaan informasi di sektor kehutanan. Padahal, sejak 2015 Komisi Informasi Pusat telah memutuskan bahwa dokumen IPK, RKU, RKT, dan RPBBI merupakan informasi yang terbuka bagi publik, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Keterbukaan dokumen-dokumen tersebut merupakan prasyarat penting bagi pengawasan publik terhadap tata kelola hutan, pemanfaatan sumber daya alam, serta akuntabilitas pelaku usaha dan pemerintah. Karena itu, kebijakan yang kembali menutup akses terhadap informasi yang sebelumnya telah dinyatakan terbuka tidak hanya bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan yang telah diatur dalam Permenhut No. 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik, tetapi juga berpotensi melemahkan partisipasi publik dalam pengawasan sektor kehutanan,” tegas Alvin.

Terkait

Page 1 of 2
12Next
Tags: Kaoem TelapakKoalisi Pemantau IndependenSistem Verifikasi Legalitas dan KelestarianSVLK

Editor

Discussion about this post

TERKINI

  • Koalisi Pemantau Independen yang terdiri dari 66 organisasi masyarakat sipil, menyikapi penyelenggaraan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) di Indonesia. Foto Koalisi Pemantau Independen.Koalisi Pemantau Independen: Melemahkan Pemantau Independen, Mempertaruhkan Kredibilitas SVLK
    In News
    Rabu, 18 November 2026
  • Episenter gempa 7,1 magnitudo di Laut Banda, Maluku pada Selasa, 17 November 2026. Foto tangkap layar Inatews BMKG.Gempa 7,1 Magnitudo Di Laut Banda Maluku, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
    In News
    Selasa, 17 November 2026
  • Awas potensi banjir susulan di lima provinsi hari ini dampak hujan lebat. Foto Dok BPNB, banjir melada Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara pada 2 November 2022.Deteksi BNPB, Sebelas Kabupaten Kota di Sumatra Utara Status Siaga Dampak Hujan
    In News
    Senin, 16 November 2026
  • Diskusi Satu Tahun Bencana Ekologis di Aceh, 13 November 2026. Foto Istimewa.Satu Tahun Bencana Ekologis Aceh: Penanganan Lambat di Tengah Bencana Berulang
    In Lingkungan
    Sabtu, 14 November 2026
  • Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo. Foto kemenlh.go.id.COP31, Hashim: Indonesia Tidak Akan Memilih Antara Pembangunan dan Aksi Iklim
    In News
    Jumat, 13 November 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media