Perusahaan Tambang Nikel Gugat UU 27 Tahun 2007, Walhi: Ancaman Kelangsungan Hidup Pulau Kecil

Wanaloka.com – Penghujung April 2023, PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) – anak perusahaan HARITA Grup yang menambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara – melalui tim kuasa hukumnya menggugat dua pasal UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua pasal yang dimaksud adalah Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf j.

Pasal 23 ayat 2 berbunyi: Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan.

Selanjutnya, Pasal 35 huruf j berbunyi: Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Kemudian pada 11 Oktober 2023 lalu, MK mengeluarkan surat bernomor 12.35/PUU/PAN.MK/KPT/10/2023 yang menetapkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebagai pihak terkait langsung dalam Perkara Nomor 35/PUUXXI/2023 perihal Pengujian Materiil UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Persidangan telah berlangsung dua kali, yakni pada tanggal 11 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023 dipimpin Ketua MK, Anwar Usman.

Dalam persidangan kedua tersebut, tim ahli PT GKP, I Nyoman Nurjaya berpendapat, pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 yang diajukan Pemohon kepada MK dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha sebagai hak konstitusional dari Pemohon. Dimana Pemohon adalah salah satu pelaku usaha pertambangan mineral di wilayah pulau-pulau kecil.

I Nyoman Nurjaya menambahkan, Pemohon memandang dengan formulasi norma ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut, kemudian dirangkaikan dengan Pasal 35 huruf k, seakan-akan pemanfaatan untuk kegiatan selain kepentingan prioritas – khususnya penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil – dilarang secara mutlak, definitif dan tanpa syarat.

“Pemohon yang telah memiliki izin penambangan nikel yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, merasa hak konstitusionalnya terganggu dan terancam,” kata I Nyoman Nurjaya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kuasa Hukum Pihak Terkait atau Walhi, Harimuddin menjelaskan dalam memahami UU Nomor 7 Tahun 2007 tidak bisa dilepaskan dengan Pasal 4 huruf a. Sebab pasal tersebut menyebut tujuan utama dari UU ini adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sistem ekologinya secara berkelanjutan.

“Ahli tidak bisa membaca undang-undang dalam rangka demi kepastian hukum bagi PT GKP lalu hanya mengambil pasal-pasal tertentu. Tetapi harus dikaitkan dengan konstitusi atau UUD 1945, terutama Pasal 33 ayat 1 sampai 4. Lalu pemahamannya turun ke tujuan utama dibentuknya UU 27 Tahun 2007, sampai kemudian pasal-pasal di bawahnya,” tegas Harimuddin.

Pertambangan di Pulau Kecil Sebabkan Pengungsi Iklim
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin menjelaskan gugatan PT GKP terhadap dua pasal dari UU 27 Tahun 2007 dilakukan setelah perusahaan tersebut ini mengalami tiga kali kekalahan di Mahkamah Agung (MA), setelah digugat masyarakat Pulau Wawonii.