“Jadi, sebelum membangun reklamasi, Amdal ini harus benar-benar matang terlebih dahulu,” tegas Sapto.
Baca Juga: Teknologi Nuklir Jadi Solusi Polusi Udara
Ia juga memberi beberapa masukan terkait dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi akibat proyek reklamasi. Pemerintah harus aktif memberikan dukungan dan pendampingan terhadap warga pesisir. Pendampingan tersebut dapat berupa pelatihan atau kebijakan yang mampu mewadahi warga jika terjadi pergeseran mata pencaharian.
“Mata pencaharian warga sekitar mungkin akan bergeser. Bukan lagi menangkap, tetapi berfokus pada pengolahannya. Ini membutuhkan peran pemerintah untuk menyediakan dukungan dan pendampingan intensif bagi warga,” papar dia.
Surabaya dapat menjadi kota besar dan tetap memiliki kearifan lokal. Ikan asap Kenjeran misalnya. Pemerintah, warga, dan berbagai pihak dapat bersinergi untuk meningkatkan branding tersebut. Upaya itu tidak hanya akan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memperkuat kearifan lokal dan identitas daerah.
Baca Juga: Indonesia Diperkirakan Alami Peningkatan Jumlah Hari Tanpa Hujan dalam Setahun
Lantas ikan yang akan diolah didatangkan dari mana, mengingat tangkapan nelayan berkurang?
“Inilah peran pemerintah. Dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk memenuhi suplai kebutuhan warga. Misalnya, upaya memaksimalkan lahan untuk kolam budidaya ikan,” kata dia.
Di sisi lain, Sapto berharap proyek reklamasi Surabaya tidak melenceng dari konsep keberlanjutan. Ia menekankan pentingnya pertimbangan dampak lingkungan jangka panjang dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Terlebih lagi proyek ini masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. [WLC02]
Sumber: Unair
Discussion about this post