Pemerintah tidak bisa lagi memandang persoalan deforestasi sebatas perubahan tutupan lahan. Penghentian perusakan hutan, penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan kawasan yang telah rusak harus menjadi prioritas serta penertiban perizinan ekstraktif dan melakukan audit lingkungan secepatnya untuk mencegah kembali terjadi bencana ekologis di Aceh.
Kebijakan Anggaran Penanganan Bencana Tidak Jelas
Tanpa kebijakan anggaran yang jelas, semua dokumen percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun oleh Pemerintah hanya menjadi dokumen mati. Klaim pemerintah telah sepakat kurang lebih Rp100 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak bencana ekologis Aceh Sumatra hanya ruang hampa. Nampaknya saja besar, tapi tidak ada kejelasan di mana pos anggaran tersebut dalam kebijakan negara.
Kami menduga, klaim triliunan uang untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut adalah program tahunan pemerintah, yang tanpa ada bencana pun uang-uang tersebut dikucurkan dalam bentuk program ke daerah-daerah. Dugaan kami itu berdasarkan dokumen matriks rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana provinsi Aceh tahun 2026-2028, kami menemukan banyak program yang tidak relevan dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh.
Ketidakjelasan anggaran ini berdampak pada pemenuhan hak-hak korban bencana ekologis di Aceh. Kebutuhan untuk membangun kembali infrastruktur, memperbaiki rumah warga, memulihkan fasilitas publik, mengembalikan produktivitas pertanian, dan memulihkan lingkungan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.
Di sisi lain, kapasitas fiskal Pemerintah Aceh memiliki keterbatasan untuk menanggung seluruh kebutuhan pemulihan tersebut. Kami menilai Pemerintah Aceh harus bersikap terbuka mengenai kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian, sementara kebutuhan pemulihan terus menumpuk.
Pemerintah Aceh juga harus menjelaskan secara terbuka berapa anggaran yang telah dialokasikan, berapa yang sudah direalisasikan, program apa yang telah berjalan, serta berapa kebutuhan anggaran yang masih belum terpenuhi.
Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Aceh tidak seharusnya hanya menunggu keputusan dan mengikuti mekanisme Pemerintah Pusat tanpa menyampaikan secara terbuka kebutuhan dan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Jika Pemerintah Aceh tidak memiliki kemampuan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk menangani pemulihan secara menyeluruh, maka pemerintah harus berani menyatakan kondisi tersebut kepada Pemerintah Pusat. Jika tidak mampu, jangan hanya diam dan membuat laporan asal bapak senang (abs). Segera angkat bendera putih dan minta Pemerintah Pusat menetapkan bencana ekologis Aceh Sumatra sebagai bencana nasional.
Menuntut penetapan status bencana nasional bukanlah bentuk kegagalan atau aib bagi Pemerintah Aceh. Sebaliknya, hal tersebut merupakan langkah untuk memastikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas nasional dapat dikerahkan secara lebih terkoordinasi. Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun gengsi pemerintahan.
Berdasarkan catatan tersebut, kami mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk:
Satu, Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis di Aceh Sumatera sebagai bencana nasional.
Dua, Pemerintah Aceh untuk memberikan pernyataan terbuka ke publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak mampu menangani percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh.
Tiga, Pemerintah Aceh untuk segera mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat.
Empat, Mempercepat pemulihan bencana ekologis dengan memastikan seluruh korban memperoleh hak atas tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian.
Lima, Melakukan pemulihan ekologis secara menyeluruh, terutama pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, kawasan hulu, dan wilayah yang mengalami kerusakan lingkungan.
Enam, Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan serta aktivitas pertambangan legal maupun ilegal, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Tujuh, Melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan menyebabkan meningkatnya risiko bencana ekologis.
Delapan, Membuka informasi anggaran penanggulangan dan pemulihan bencana secara transparan, termasuk alokasi, realisasi, kebutuhan anggaran, serta sumber pembiayaannya. [WLC02]
Discussion about this post