Wanaloka.com – Klaim Pemerintah telah melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di daerah-daerah terdampak bencana ekologis di Aceh. Lambatnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta tidak adanya prioritas berbasis mitigasi bencana ekologis, menyebabkan banjir dan longsor berulang terjadi di beberapa daerah di Aceh.
Dua belas hari menuju satu tahun bencana ekologis Aceh, tidak ada kepastian apapun dari pemerintah – baik itu daerah maupun pusat – kapan sungai akan normal, kapan dan di mana hunian tetap akan dibangun, kapan dan kemana akan direlokasi warga yang berada di zona merah, kapan sawah dan kebun sebagai mata pencaharian akan pulih, serta pertanyaan lainnya yang belum mampu dijawab oleh pemerintah.
Klaim berulang kali: 100%, 80%, 40%, serta persen-persen lainnya hanya angka-angka bualan dari mulut pengurus negara yang menormalisasi penderitaan masyarakat korban bencana ekologis di Aceh.
Bencana Ekologis Berulang
Kami – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang meliputi AJI Banda Aceh, LBH Banda Aceh, HAkA, Walhi Aceh, MaTA, KontraS Aceh dan YKPI – mencatat terjadi bencana ekologis yang berulang di Aceh. Lambatnya penanganan bencana ekologis, berdampak pada kejadian berulang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut juga konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang permisif terhadap eksploitasi sumberdaya alam. Pemberian izin usaha tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis telah memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
Pada November ini saja terjadi 13 kejadian bencana ekologis di Aceh. Misalnya seperti yang terjadi di Kecamatan Pining, Gayo Lues pada Sabtu, 7 November, mengakibatkan lima rumah hanyut dan 115 rumah rusak, termasuk 96 rumah rusak berat. Bencana ini juga menyebabkan Jembatan Gantung Pintu Rime putus, SPBU rusak, serta listrik padam total di Kecamatan Pining.
Kondisi serupa terjadi di Pidie Jaya pada 9 November 2026, tanggul darurat Krueng Meureudu yang dibangun pascabencana November 2025 kembali jebol. Akibatnya, banjir setinggi 50 – 150 sentimeter merendam 17 desa di Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, dan Bandar Dua.
Di Aceh Tengah, dua jembatan darurat kembali ambruk setelah hujan lebat memicu banjir dan longsor pada 10 November 2026. Longsor juga menutup jalan provinsi di Kecamatan Syiah Utama. Sementara itu, di Aceh Tamiang, banjir pada 9 November merendam 14 desa di enam kecamatan dan menyebabkan 365 warga mengungsi.
Berdasarkan data per 10 November 2026 dari Pusdalops BPBA, sebanyak 9.498 kepala keluarga atau 37.566 jiwa terdampak bencana tersebut. Selain dampak tersebut, bencana ekologis tersebut juga berdampak pada rusaknya rumah rusaknya fasilitas publik, pemukiman, dan lahan produktif warga.
Kami perlu menegaskan, bahwa bencana ekologis yang terjadi tersebut, semuanya berkaitan dengan rusaknya daerah aliran sungai, gundulnya hutan, dan jebolnya tanggul darurat.
Kerusakan itu sebagian besar merupakan dampak bencana ekologis Aceh 2025 yang belum dilakukan pemulihan. Atau beberapa pemulihan bencana yang dilakukan oleh pemerintah tidak berbasis mitigasi bencana. Slogan “build back batter, safer, and sustainable” hanya omong kosongpemerintah.
Belum Ada Pemulihan Hutan dan DAS di Aceh
Bencana ekologis berulang juga dampak dari belum terlihatnya pemulihan ekologis secara menyeluruh. Menurut kami, besarnya dampak bencana ekologis karena rusaknya tata kelola hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Dalam catatan kami, sebelum bencana ekologis melanda Aceh, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Berdasarkan data dari acehdata.digdata.id, terdapat 20 DAS dalam kondisi kritis saat ini – data tersebut dihitung sebelum bencana ekologis melanda Aceh.
Kondisi DAS yang kritis berat dengan kategori 60 persen hutan hilang itu berada di DAS Krueng Peusangan dengan total kerusakan mencapai 75,22 persen, lalu Krueng Aceh 64,30 persen, Krueng Peureulak mencapai 60,76 persen.
Kritis menengah, yaitu kehilangan tutupan hutan antara 45-55 persen, yaitu DAS Jambo Aye, Meureubo, sedangkan dalam kondisi tertekan dan dikategorikan dalam kondisi tidak baik, tertekan kehilangan tutupan hutan 30 – 45 persen berada di Krueng Tripa, Singkil, Tamiang, Woyla dan Krueng Woyla barat.
Mayoritas DAS yang kritis ini wilayah yang dilanda bencana ekologis terparah satu tahun lalu. Dalam hal ini, mendesak untuk segera dipulihkan ekosistemnya, bukan hanya tambal sulam seperti membangun bronjong di hilir, tapi pemulihan ekologis secara menyeluruh harus dilakukan dari hulunya DAS, termasuk harus dipulihkan ekosistem lainnya.
Sementara tren deforestasi di Aceh selama 2018 – 2025 juga semakin mengkhawatirkan. Setelah beberapa tahun menunjukkan angka kehilangan hutan yang relatif lebih rendah, deforestasi melonjak tajam pada 2025. Kehilangan tutupan hutan yang sebelumnya berada di kisaran 8.000 – 15.000 hektar per tahun, meningkat drastis hingga mendekati 40.000 hektar pada 2025.
Pada 2025, kehilangan hutan di Aceh tercatat mencapai 39.687 hektar, meningkat 29.076 hektare atau sekitar 274 persen dibandingkan tahun 2024. Angka ini menjadi lonjakan tertinggi dalam rentang pemantauan tersebut. Jika dibandingkan dengan kondisi 2018, luas hutan Aceh yang semula mencapai 3.004.352 hektare kini tersisa 2.896.838 hektare. Artinya, Aceh telah kehilangan 107.514 hektare hutan hanya dalam kurun tujuh tahun.
Data tersebut di atas adalah kerusakan kawasan hutan dan DAS sebelum bencana ekologis November 2025, kami perkirakan kondisi hutan dan DAS saat jauh lebih parah. Karena dalam pantauan kami, pemerintah belum melakukan pemulihan kerusakan hutan dan DAS tersebut.
Discussion about this post