“Dengan keberadaan forum ini, kami tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif yang memungkinkan seluruh data kebencanaan dikelola secara terpadu, terstandar, dan dapat dimanfaatkan secara nyata untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” kata dia.
Anggota forum berasal dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar yang merupakan produsen data dan memiliki tugas serta fungsi terkait kebencanaan, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat maupun pemulihan.
Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA), Verania Andria mengatakan, SDB Sumbar ini merupakan salah satu role-model pertama di tingkat daerah dan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Sistem SDB ini sebagai implementasi sub-nasional pertama dari Sistem Satu Data Bencana Nasional.
“Tujuan sistem satu data bencana untuk memperkuat kebijakan dan pengurangan ancaman risiko bencana dan mendukung data terpilah untuk sensitif gender dengan dasar hukum dan kebijakan yang kuat,” ucap Verania.
Baca juga: Analisis DNA Bisa Mengidentifikasi Spesies Baru Rafflesia di Indonesia
Publik bisa mengakses dasbor SDB
Melalui sistem informasi SDB, masyarakat Sumbar dapat mengakses berbagai data kebencanaan. Dasbor SDB menampilkan data-data prabencana, saat bencana, pascabencana dan pendanaan. Pemerintah Provinsi Sumbar akan terus memutakhirkan data-data terkategorisasi pada sistem informasi tersebut.
Pada menu beranda, sejumlah data dan informasi tersaji seperti kejadian terkini dengan menampilkan data yang relevan. Dasbor SDB dapat diakses pada tautan https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/statistics.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar, Lizda Handayani menyampaikan dasbor SDB ini terdiri dari empat modul. Saat ini modul yang dikembangkan baru tahap saat bencana.
OPD akan kontinyu melengkapi dan memutakhirkan data yang dibutuhkan pada setiap fase kebencanaan, termasuk pendanaan. Namun, beberapa data, seperti penduduk terpilah, secara bertahap dimasukkan ke dalam dasbor tersebut. Pada data penduduk terpilah ini ditampilkan hingga tingkat nagari atau kelurahan.
Baca juga: Rekahan dan Sumber Air Baru Picu Longsor Susulan dan Banjir Bandang di Banjarnegara
Diskominfotik yang mengawali sistem informasi ini melibatkan lembaga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk melengkapi ataupun mengintegrasikan data, seperti dari dinas kesehatan, dinas kependudukan, BNPB, BMKG dan BPBD.
Terkait dengan penyajian data, proses bisnis dalam penyajian data di dasbor dimulai dengan validasi secara berjenjang dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD di tingkat kabupaten dan kota. Setelah itu, validasi berikutnya di tingkat Pusdalops BPBD di tingkat provinsi sebagai wali data bencana yang akan muncul pada dasbor.
Salah satu peserta sosialisasi dari Dinas Kesehatan, Das Endres mengungkapkan sistem informasi SDB sangat bermanfaat bagi mereka di Dinas Kesehatan. Pihaknya dapat segera mengidentifikasi jumlah kelompok rentan di suatu wilayah yang terdampak bencana. Data-data tersebut sangat penting dalam respons dan prioritas penanganan saat darurat.
Pembangunan sistem informasi SDB dan pembentukan forum tersebut didukung oleh United Nations Population Fund (UNFPA) dan UN Women, melalui proyek Empower. Tahun ini, UNFPA dengan dukungan pendanaan dari UN Women memberikan bantuan teknis kepada BNPB dan pemerintah provinsi untuk membangun dan menyelesaikan Sistem SDB Sumbar. Kolaborasi ini mencerminkan kemitraan kuat antara BNPB, Pemerintah Provinsi Sumbar, UNFPA dan UN Women untuk memastikan tata kelola data kebencanaan yang responsif gender. BNPB berharap inovasi dan inisiatif dasbor SDB ini dapat direplikasi di wilayah lain, serta terintegrasi dengan data nasional. [WLC02]
Discussion about this post