Wanaloka.com – Di tengah krisis iklim, ketimpangan, dan tekanan ekonomi, perempuan di pesisir, hutan, dan perkotaan di Indonesia menanggung beban terberat akibat sebuah perjanjian dagang yang tak pernah mereka rumuskan: Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika.
Perjanjian yang disebut “timbal balik” ini pun timpang. Indonesia dibebani 214 kewajiban kebijakan, sementara Amerika Serikat hanya segelintir kewajiban. Di lapangan, dampaknya menghantam tubuh perempuan, termasuk petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, hingga warga miskin kota. Ekspansi industri ekstraktif jelas akan mengubah ruang hidup, merusak alam, akhirnya memengaruhi yang diolah dan dikonsumsi rakyat.
“Kami menilai ART mengancam hak-hak perempuan, memperparah feminisasi kemiskinan, memperdalam ketimpangan agraria, dan meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik sumber daya,” kataPengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Nasional, Mida Saragih.
Lebih dari sekadar soal tarif, perjanjian ini justru mengharuskan Indonesia mengubah sejumlah kebijakan domestik yang melemahkan kedaulatan negara. Sebab memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan asing.
Baca juga: Hari Masyarakat Adat Nasional, Tak Ada Alasan RUU Masyarakat Adat Tak Disahkan
Konsekuensi mekanisme ekonomi pro pasar yang dijalankan negara hari ini berdampak nyata bagi perempuan. Di wilayah hutan dan tambang, perempuan adat dan perempuan desa kehilangan hutan sebagai sumber pangan, air, obat-obatan, dan identitas budaya. Ekspansi tambang dan skema perdagangan karbon mengusir mereka dari ruang hidup sendiri atas nama “transisi energi” dan “solusi iklim”.
Di kawasan pesisir, tekanan terhadap penghapusan subsidi perikanan dan liberalisasi perdagangan mengancam kehidupan perempuan nelayan. Mereka harus melaut lebih jauh di perairan tercemar dengan stok ikan menyusut, sementara biaya operasional meningkat dan jaring pengaman sosial nyaris tidak ada.
ART Indonesia – Amerika mengacak-ulang kebijakan domestik: membuka lebar investasi energi dan mineral kritis, melonggarkan kepemilikan asing, mempermudah impor besar-besaran pangan, bahan baku tekstil, dan limbah. Di sektor pangan dan agraria, komitmen impor masif kedelai, daging, buah, dan bahan pangan lain akan menghantam petani perempuan yang menjaga benih lokal, kebun keluarga, dan sistem pangan komunitas. Lahan pangan pun kian rentan dialihfungsikan menjadi kawasan industri, pelabuhan, dan infrastruktur logistik impor.
“Ekspansi investasi dan penghapusan batas kepemilikan asing di sektor tambang, energi, dan proyek berbasis alam berpotensi mengeruk sumber daya di wilayah yang banyak dihuni perempuan. Sementara partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pengambilan keputusan nyaris tak ada,” jelas Mida.
Baca juga: Tragedi Bantargebang Akibat Pengelolaan Sampah Berorientasi pada Pembuangan
Penghapusan subsidi perikanan dan tekanan pada nelayan kecil akan menambah beban ganda perempuan di keluarga nelayan, yang dipaksa menutup hilangnya pendapatan sekaligus mengelola kebutuhan rumah tangga. Dominasi perusahaan AS di berbagai sektor menyempitkan peluang kerja layak bagi perempuan dan meminggirkan usaha kecil sebagai ruang penghidupan utama mereka. Jika dibiarkan, maka Indonesia kian terdorong menjadi pasar produk impor, pemasok buruh murah, dan negara yang gagal melindungi kepentingan nasional maupun rakyatnya sendiri.
Perempuan adat melawan
Di berbagai daerah, perempuan tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir diri, membangun solidaritas lintas sektor, dan merumuskan analisis kritis atas konsekuensi ART. Perempuan adat di Kalimantan Barat menolak konsesi tambang dan skema karbon yang merampas akses mereka terhadap hutan, sumber air, dan tanaman obat.
Perempuan nelayan di Maluku Utara dan pesisir lain bersuara lantang melawan pencemaran tambang nikel dan berbagai kebijakan yang dampaknya membebani pundak mereka. Bahkan sebelum ART, Maluku Utara sudah dijadikan penggerak kapitalisme global atas nama transisi energi.
Perjanjian ini akan memperparah kerusakan ekosistem. Banjir berulang di Halmahera Tengah dan Pulau Obi adalah krisis ekologi yang lahir dari tambang nikel dan Proyek Strategis Nasional.
“Jika investasi dipercepat, bencana akan menjadi rutinitas,” tegas Direktur Walhi Maluku Utara, Astuti Kilwouw.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Naik, Pemerintah Dorong Percepatan Transisi Energi
Discussion about this post