Perempuan nelayan terpaksa melaut lebih jauh karena perairan di sekitar konsesi tercemar. Biaya melaut naik, pendapatan tidak sebanding, akhirnya banak yang berhenti. Di banyak kampung, perempuan berada di garda terdepan aksi protes, tetapi absen di meja perundingan. Mereka paling terdampak, paling bertarung, sekaligus paling terabaikan.
Feminisasi kemiskinan nyata di lingkar tambang. Mulai dari ruang hidup dirampas, beban kerja perempuan meningkat sampai 18–20 jam sehari, sementara akses kerja layak dan pengambilan keputusan nyaris tidak ada.
“Negara membuka pintu energi kotor, tetapi menutup mata pada beban kesehatan yang ditanggung perempuan. Target impor energi kotor bertolak belakang dengan komitmen iklim,” imbuh Astuti.
Di kawasan industri baja, warga menghirup udara kotor setiap hari. Kasus ISPA bisa mencapai 4.000–7.000 orang per bulan di satu wilayah, bukan per tahun. Banyak perempuan di rusun sekitar stockpile batu bara mengalami penyakit kulit dan black lung. Batu bara bukan hanya mencemari udara, juga air yang mereka gunakan sehari-hari.
Baca juga: Indonesia Peringkat Kedua, IDAI Beberkan Langkah Strategis Pencegahan Campak
“Perempuan menanggung eksternalitas industri. Mereka mengurus anggota keluarga yang sakit, mengalokasikan biaya kesehatan dari kantong sendiri, sementara tak pernah menikmati keuntungan dari industri tersebut,” jelas Direktur Walhi Jakarta, Suci F. Tanjung.
ART mempercepat alih fungsi lahan pangan menjadi kawasan industri, gudang logistik, pelabuhan, dan proyek investasi. Lahan-lahan pertanian perempuan akan terseret dalam arus tersebut. Di Sulawesi Tengah, luas perkebunan kelapa sawit sudah melampaui luas sawah. Ketimpangan ini akan semakin tajam. Impor pangan yang masif akan memukul harga komoditas lokal.
“Perempuan adalah penjaga sistem pangan lokal. Mereka mengelola benih, kebun, dan dapur keluarga. Produksi pangan rakyat yang selama ini dijaga perempuan dianggap tidak kompetitif dan makin dipinggirkan,” papar Direktur Walhi Sulawesi Tengah, Wiwin Matindas.
Perempuan petani di Sulawesi dan daerah lain menentang alih fungsi lahan pangan menjadi kawasan industri, bank tanah, dan infrastruktur pendukung ekspor-impor, yang berpotensi menghapus ruang produksi pangan lokal yang mereka kelola.
Jika melihat luas Kalimantan Barat dan tumpang tindihnya konsesi tambang serta perkebunan, artinya hampir separuh hutan akan hilang hanya untuk ekspansi ekstraktif. Ketika hutan dibabat, perempuan kehilangan sumber pangan, obat-obatan, dan air bersih. Mereka harus berjalan lebih jauh dan mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk kebutuhan dasar keluarga.
Baca juga: TPA Bantargebang Longsor Lagi, Pemerintah Harus Reformasi Tata Kelola Sampah
Eksploitasi hutan menambah beban kerja domestik perempuan. Mereka penopang ekonomi rumah tangga, tetapi justru paling sulit mengakses sumber daya yang dirusak tambang dan perkebunan. Skema perdagangan karbon adalah solusi palsu. Negara-negara industri menghasilkan emisi, sementara masyarakat adat terutama perempuan, dipaksa menjaga hutan yang aksesnya justru dibatasi.
“Hasilnya sama saja, masyarakat adat diusir dari tanahnya dan kehilangan kendali atas ruang hidup,” papar Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini.
ART akan memperdalam tekanan sosial, ekonomi dan mendorong lebih banyak bencana ekologis dan konflik sosial perjanjian. Saat konflik agraria meningkat, perempuan mengalami dampak berlapis: kehilangan mata pencaharian, terganggu wilayah kelola, beban domestik melonjak, dan risiko kriminalisasi terhadap perempuan petani ikut naik.
Melalui momentum Hari Perempuan Internasional, Walhi menegaskan negara tidak boleh menjadikan tubuh perempuan, hutan, dan laut sebagai jaminan untuk menutup defisit dagang negara lain. Ekspansi investasi dan pelonggaran aturan hanya akan memperdalam eksploitasi sumber daya alam, sekaligus menambah beban perempuan terutama di pesisir dan komunitas yang bergantung pada alam.
“Pengorganisasian di tingkat basis, khususnya di kalangan perempuan dan generasi muda, kian mendesak di tengah penindasan agraria, krisis iklim, dan bencana ekologis yang semakin intens,” tegas Mida. [WLC02]
Sumber: Walhi
Discussion about this post