Wanaloka.com – Selasa, 21 Januari 2025 adalah genap 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. YLBHI mencatat Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai diintensifkan dengan menggunakan suprastruktur birokrasinya berupa menteri berlatar belakang militer dan pengerahan aparatur pertahanan dan keamanan negara (tentara dan polisi). Mereka dikerahkan untuk melancarkan proses pembebasan lahan dan pengamanan proyek.
Selain itu, postur kementerian digemukkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan. Upaya ini dilakukan untuk merealisasikan program ambisius kenaikan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
Selama 100 hari ini, menurut YLBHI, setidaknya ada lima masalah serius dan mengarah pada penghancuran demokrasi, negara hukum, dan pengabaian hak asasi manusia.
Baca juga: Longsor dan Banjir Bandang di Pekalongan Menelan 17 Korban Jiwa
Pertama, PSN yang mulai diintensifkan dengan memobilisasi militer. Mobilisasi ini dilakukan dalam program makan siang gratis, food estate di Papua, dan Rempang Eco City. Ke depan keterlibatan tentara diprediksi juga akan terlihat dalam proyek deforestasi 20 juta hektare hutan untuk sawit.
Kedua, Penggelembungan APBN akibat pembengkakan kabinet dan program makan siang gratis. Data dari Buku Nota II Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2025 menunjukkan, belanja pegawai yang ditetapkan sebesar Rp521,4 triliun lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni Rp460,8 triliun enunjukkan kenaikan jumlah beban keuangan negara tidak dapat ditanggulangi.
Discussion about this post