Rabu, 26 Agustus 2026
wanaloka.com
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

100 Hari Rezim Prabowo, YLBHI Catat Ada Mobilisasi Militer dalam Pelaksanaan PSN

YLBHI membuktikan Prabowo berusaha untuk menginjak demokrasi demi stabilitas kekuasaan lima tahun ke depan dengan menggandeng gerbong militer untuk mengurus urusan sipil.

Selasa, 21 Januari 2025
A A
Lahan proyek food estate yang memakan lahan hutan. Foto Dok. Greenpeace.

Lahan proyek food estate yang memakan lahan hutan. Foto Dok. Greenpeace.

Share on FacebookShare on Twitter

Ketiga, Penempatan orang-orang berlatar belakang militer dalam pos-pos kementerian strategis untuk mengoptimalkan represi dan dominasi TNI dalam proyek-proyek strategis nasional. Mereka antara lain: Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan); M Iftitah Suryanagara (Menteri Transmigrasi); Leodwik F. Paulus (Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan); Ossy Dermawan (Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional); dan Diaz Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup).

Baca juga: LBH Padang dan Trend Asia Berharap Hakim Cabut Izin PLTU Ombilin

Keempat, Kenaikan PPN dengan memainkan hukum dan pengampunan bagi para koruptor di satu sisi, dan saat bersamaan melemahkan para pejuang anti korupsi. YLBHI melihat kebijakan baru mengenai kenaikan PPN berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru akan memengaruhi ketidakpastian harga kebutuhan pokok di pasaran. Saat bersamaan, amnesti bagi para koruptor tidak akan mampu mengembalikan kerugian negara, seperti halnya amnesti pajak bagi para pengusaha yang melakukan pengemplangan.

Kelima, Upaya sistematis mengubur penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui jalur yudisial. Tampak dalam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan peristiwa Tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat; pemberian uang kepada sejumlah keluarga korban penculikan yang dilakukan Prabowo melalui Mugiyanto Sipin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Habiburokhman; serta permintaan Istana kepada Komnas HAM untuk tidak membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu Bumi Flora dan Munir ke rapat pleno seratus hari pemerintahan.

YLBHI menilai lima masalah ini telah membuktikan Prabowo berusaha untuk menginjak demokrasi sebagai upaya stabilitas kekuasaannya lima tahun ke depan dengan menggandeng gerbong militer masuk semakin dalam ke dalam urusan sipil. Ke depan, rakyat akan dihadapkan dengan aktor negara secara langsung dalam konflik-konflik struktural. [WLC02]

Sumber: YLBHI

Terkait

Page 2 of 2
Prev12
Tags: 100 Hari Rezim Prabowofood estatemobilisasi militerPSNYLBHI

Editor

Next Post
Lahan gambut yang berbatasan dengan kebun sawit. Foto Dok. YKAN.

100 Hari Rezim Prabowo, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM Dapat Nilai Buruk

Discussion about this post

TERKINI

  • Upaya pemadaman karhutla di Kalimantan, 23 agustus 2026. Foto Dok. BNPB.Karhutla Kalimantan, Legislator: Warga Lokal Tak Bisa Terus Disalahkan, Cabut Izin Korporasi yang Terlibat
    In News
    Senin, 24 Agustus 2026
  • Penanganan karhutla di Lampung Timur, 21 Agustus 2026. Foto Dok. BNPB.Karhutla Berulang Bukan Fenomena Iklim, Walhi: Akibat Negara Salah Urus Tak Sampai Akar Masalah
    In Lingkungan
    Senin, 24 Agustus 2026
  • Titik-titik api karhutla di Pulau Kalimantan. Foto Istimewa.Hukuman Korporasi Pembakar Hutan Kalimantan: Cabut Izin dan Pulihkan Lingkungan!
    In News
    Minggu, 23 Agustus 2026
  • Pembangunan On The Rock di kawasan Pantai Watubolong di KBAK Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul, 8 Agustus 2026. (Foto Instimewa)Akses Dibatasi, Negara Harus Investigasi Perizinan Ekspansi Industri Wisata di Pantai Watubolong
    In News
    Minggu, 23 Agustus 2026
  • Visual pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 20 Agustus 2026. (BNPB)Karhutla Ancaman Serius: Utamakan Penjagaan Sebelum Api Datang, Bukan Pencegahan
    In Bencana
    Sabtu, 22 Agustus 2026
wanaloka.com

©2026 Wanaloka Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Indepth
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2026 Wanaloka Media