“Indonesia menyampaikan konsep resiliensi berkelanjutan pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction pada 2022 lalu, di antaranya investasi,” ujar Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati dalam diskusi “2nd Asian Regional Expert Meeting on Development, Disaster and Climate Challenges: Sustainable Resilience through Disaster and Climate Risk Financing in Indonesia” di Jakarta pada 16 Januari 2024.
Investasi yang dimaksud mencakup bidang sains, teknologi dan inovasi, termasuk memastikan akses pada pembiayaan dan transfer teknologi. Komitmen ini juga telah masuk dalam agenda ASEAN pada Pertemuan Puncak ke-43 ASEAN tanggal 5 September 2023 lalu. Komitmen itu bentuk respons terhadap eskalasi kompleksitas dan ketidakpastian potensi bencana di kawasan Asia Tenggara.
Untuk menyikapi pembiayaan terhadap bencana dan perubahan iklim, elemen kunci yang dikaji pemerintah adalah mekanismenya. Saat ini terdapat dana siap pakai dan pooling fund bencana yang dapat digunakan sebagai pembiayaan pada setiap fase penanggulangan bencana.
Baca Juga: Muncul Siklon Tropis Anggrek dan Bibit Siklon 99S, Waspada Gelombang Tinggi
Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji untuk menggunakan mekanisme yang sudah masuk di dalam peta jalan pembiayaan kebencanaan, seperti asuransi atau catastrophic bond. Misalnya, dalam asuransi, tantangan utama untuk membahas lebih lanjut berkaitan erat dengan ketersediaan data.
“Data merupakan tantangan dalam mengatasi pembiayaan bencana, khususnya asuransi. Pembahasannya sudah dimulai sejak tahun 2000-an,” ujar Direktur PT. Reasuransi Maipark Indonesia, Heddy Agus Pritasa.
Pembiayaan juga dapat diberikan pada mekanisme perlindungan sosial adaptif (PSA). Gagasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki. Bahwa PSA telah diakomodir dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional melalui transformasi sosial.
Baca Juga: Catahu Walhi Region Sumatera, Negara Gagal Lindungi Rakyat dan Lingkungan Sumatera
Menurut dia, strategi ke depan adalah mendorong dan mengadvokasi PSA dan asuransi, integrasi dengan sistem yang sudah ada.
“Juga perlu untuk memperluas koordinasi dan relasi, fasilitasi, dialog kebijakan, dan mendorong kerja sama berbagai pihak,” imbuh Maliki. [WLC02]
Sumber: BNPB
Discussion about this post