Dukung bersih-bersih mafia migas
Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan.
Pada periode itu, Mulyadi adalah Anggota DPR di Komisi VII yang bermitra dengan Kementerian ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya.
“Saat itu, saya mencurigai ada mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap Mulyadi.
Ia mengklaim Prabowo telah memulai langkah tegas pemberantasan mafia migas. Ia mendukung penuh Direktur Utama Pertamina yang baru dalam upaya membersihkan sektor energi dari mafia.
“Jika genderang perang terhadap mafia migas dan mafia lainnya telah dipukul oleh Presiden untuk membersihkan negara ini, kami semua harus mendukungnya,” kata dia.
Ia juga mengapresiasi Dirut Pertamina yang memberikan ruang lebar untuk penyelidikan temuan mafia migas.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola di Pertamina, terutama terkait defisit konsumsi minyak nasional. Ia berharap Dirut Pertamina segera membentuk tim untuk mengaudit operasi, pengadaan, distribusi, dan aspek lainnya agar semua berjalan sesuai standar terbaik
“Ke depan, tata kelola di Pertamina perlu diperbaiki, khususnya untuk mengatasi kebocoran dan potensi penyelewengan,” ujar Mulyadi.
Selain itu, ia meminta ada jadwal yang jelas terkait rencana pengembangan Pertamina, khususnya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional.
“Kami mendukung dual growth strategy yang dijalankan. Namun kami meminta ada jadwal yang jelas agar kami bisa ikut memonitor perkembangannya,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan upaya dekarbonisasi yang telah dimulai. Mulyadi menyoroti perlu keterlibatan jajaran komisaris dalam pengawasan tata kelola Pertamina agar tidak terjadi hal serupa dengan mantan komisaris (Ahok) yang baru-baru ini mengritik adanya dugaan korupsi. Padahal kasus tersebut sudah ditangani pihak berwenang.
“Saya justru mempertanyakan, mengapa mereka baru bicara setelah kasus terungkap? Jika mereka memiliki informasi, mengapa tidak diungkapkan sejak dulu?” ujar dia.
Ia juga mengritik sikap mantan komisaris yang menikmati fasilitas dan gaji selama menjabat, namun kini justru mengritik Pertamina.
“Mereka menikmati fasilitas dan gaji sebagai komisaris, tetapi kenapa baru sekarang bersuara? Padahal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tugas komisaris adalah menjaga kepentingan pemegang saham agar tetap sesuai dengan aturan,” kata dia.
Mulyadi mengingatkan Pertamina untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab gangguan pengadaan dan distribusi energi di Pertamina berdampak dalam perekonomian nasional. [WLC02]
Discussion about this post