Wanaloka.com – Menyusul Anggota DPR RI M. Nasir Jamil, tiga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara mendesak pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional menyusul banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Mereka menilai skala kerusakan yang terjadi sudah jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.
Persoalannya sama. Sejumlah akses jalan utama putus total akibat longsor, sehingga menyebabkan banyak kawasan terisolasi. Kondisi ini menghambat mobilisasi bantuan serta memperlambat proses evakuasi warga. Ribuan pengungsi dilaporkan mengalami kekurangan pasokan makanan. Beberapa titik pengungsian mulai menghadapi situasi kelaparan akibat logistik tidak dapat menembus wilayah terisolasi.
Kondisi di lapangan yang sangat berat itu, ditambah gangguan listrik, komunikasi sehingga membuat komunikasi darurat dan koordinasi penyelamatan terganggu. Kondisi ini turut memperlambat pendataan korban dan penyaluran bantuan oleh tim relawan maupun aparat setempat.
Baca juga: Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatra Menewaskan 174 Warga
Cindy: mempercepat pemulihan
Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan menekankan bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur besar-besaran, menimbulkan korban jiwa, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Ia memperingatkan tanpa langkah sigap dari pemerintah pusat, dampak bencana berpotensi semakin meluas.
“Saya mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar seluruh sumber daya negara bisa dikerahkan. Ini penting untuk mempercepat pemulihan, membuka akses jalan, memastikan logistik masuk, dan memulihkan listrik serta komunikasi,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem dalam keterangan tertulis, Jumat 28 November 2025.
Ia juga menyerukan percepatan pengiriman logistik darurat, alat berat, tenaga kesehatan, dan tim SAR ke wilayah yang masih terisolasi. Tak hanya penanganan jangka pendek, Cindy menilai perlu penguatan mitigasi bencana lewat perbaikan daerah aliran sungai (DAS), penataan kawasan rawan bencana, hingga penguatan sistem peringatan dini.
Baca juga: Walhi Desak Penghentian Kriminalisasi Adetya Pramandira dan Fathul Munif
“Masyarakat di Sumbar, Sumut, dan Aceh butuh kehadiran negara saat ini juga. Situasinya sangat mendesak dan tidak boleh ditunda lagi,” tambah wakil rakyat dari Dapil Sumbar II ini.
Irsan: lebih efektif, cepat, tepat waktu
Discussion about this post