Walhi Desak Penghentian Kriminalisasi Adetya Pramandira dan Fathul Munif

Wanaloka.com – Penggunaan upaya paksa penangkapan terhadap aktivis kembali berulang. Dua orang aktivis asal Jawa Tengah, yakni Staf Wahana Lingkungan hidup (Walhi) Jawa Tengah, Adetya Pramandira dan aktivis Aksi Kamisan Semarang, Fathul Munif kali ini menjadi korbannya.

Penangkapan semena-mena (arbitrary arrest) terhadap keduanya terjadi pada sekitar 6.45 WIB di Semarang. Secara norma, penangkapan yang dilakukan Polrestabes Semarang itu merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan abai pada pemenuhan prinsip-prinsip negara hukum.

Manajer Hukum dan Pembelaan Walhi, Teo Reffelsen menyebut penangkapan terhadap Adetya Pramandira dan Fathul Munif merupakan salah satu bentuk pembungkaman aktivis pro demokrasi.

“Terlebih keduanya dituduh dengan sangkaan yang tidak berdasar dan tidak pernah dipanggil sebagai saksi,” kata Teo.

Menurut dia, penangkapan ini juga menambah rekam buruk kepolisian dalam merespons peristiwa unjuk rasa pada akhir Agustus dan awal September 2025. Penangkapan dengan tuduhan melakukan penghasutan dalam demonstrasi Agustus 2025 melanjutkan tindakan penegakan hukum tidak berdasar dan tidak disertai prosedur hukum yang sah.

Berdasarkan informasi dari Tim Hukum Suara Aksi, selama mendampingi keduanya sampai dengan Kamis, 27 November 2025 malam, tidak ditemukan tindak pidana pada keduanya serta tidak ada bukti yang relevan dan dapat diterima.

Teo menambahkan yang dilakukan Polrestabes Semarang juga memperlihatkan pembangkangan terhadap Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dalam Surat Telegram Nomor: ST/2422/X/REN.2/2025 Tanggal 22 Oktober 2025 yang memerintahkan larangan kriminalisasi dan mencari-cari kesalahan, menghentikan praktik mencari masalah dan membuat-buat kasus untuk menjatuhkan pihak tertentu, serta memastikan penegakan hukum harus berbasis alat bukti yang sah.