Kamis, 31 Juli 2025
wanaloka.com
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video
No Result
View All Result
wanaloka.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

Anggota Baleg DPR, RUU Masyarakat Adat Mendesak agar Tak Terusir dari Tanah Leluhur

Rabu, 25 Desember 2024
A A
Proses mediasi masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan petugas Balai TNBT di Tebo. Foto Dok. PPID KLHK.

Proses mediasi masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan petugas Balai TNBT di Tebo. Foto Dok. PPID KLHK.

Share on FacebookShare on Twitter

Sementara Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah mengungkapkan sejumlah temuan yang mencolok terkait praktik pertambangan di PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang dikunjungi saar teses. Ia mencatat banyak poin mengenai tata kelola yang belum memiliki payung hukum yang jelas.

Hal tersebut memberi celah bagi perusahaan untuk bertindak di luar ketentuan yang ada. Kunjungan ini untuk melihat langsung pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di bidang pertambangan. Juga untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Baca juga: Bekas Longsor Ditemukan di TN Betung Kerihun Kalimantan Barat

“Kami sangat terkejut dengan praktik-praktik pertambangan yang ternyata banyak hal yang perlu dievaluasi,” ujar Aqib.

Legislator PAN ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap PSN, mengingat potensi kerugian negara dari praktik yang tidak sesuai dapat mencapai triliunan rupiah. Hal ini berpotensi merugikan pendapatan negara dan cita-cita nasional, termasuk dalam rangka mencapai swasembada energi.

Baca juga: Penangkapan Ikan dengan Bom Masih Marak di Indonesia Timur

Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap semua proyek strategis nasional yang ada. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga harus menjadi perhatian semua pihak terkait.

“Kami berharap Menteri ESDM bertindak tegas mengatur dan menata ulang supaya proyek strategis nasional ini betul-betul ada sistem pengawasan yang utuh,” ujar dia. [WLC02]

Sumber: DPR

Terkait

Page 2 of 2
Prev12
Tags: PSNRUU Masyarakat Adattanah leluhur

Editor

Next Post
Persiapan penyebaran garam-garam NaCl superfine dalam OMC selama libur Nataru 2024-2025. Foto Dok. BMKG.

Ini Prakiraan Cuaca Selama Libur Nataru hingga 5 Januari 2025 di Pulau Jawa

Discussion about this post

TERKINI

  • Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan uji formil UU KSDAHE, 17 Juli 2025. Foto Dok. AMAN.MK Tolak Uji Formil UU KSDAHE, Dissenting Opinion Dua Hakim Sebut Ada Pelanggaran
    In News
    Kamis, 24 Juli 2025
  • Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Riau, 23 Juli 2025. Foto Dok. BMKG.Juli Puncak Kemarau di Riau, Potensi Karhutla Meningkat hingga Awal Agustus
    In News
    Kamis, 24 Juli 2025
  • Ilustrasi gajah di kawasan DAS Peusangan, Aceh. Foto WWF Indonesia.Lahan Konservasi Gajah dari Prabowo, Pakar Ingatkan Kepastian Status Lahan dan Kesesuaian Habitat
    In News
    Rabu, 23 Juli 2025
  • Komisi XIII menerima audiensi LEM UII Yogyakarta terkait RUU Masyarakat Adat di Gedung DPR, 21 Juli 2025. Foto Runi-Andri/Parlementaria.Lebih Dua Dekade, Baleg dan Komisi XIII DPR Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat
    In News
    Rabu, 23 Juli 2025
  • Peresmian Pusat Komando Peringatan Dini Multi Bahaya di Jakarta, 21 Juli 2025. Foto BMKG.Fondasi Gedung Pusat Komando Peringatan Dini Multi Bahaya Sedalam 30 Meter
    In IPTEK
    Rabu, 23 Juli 2025
wanaloka.com

©2025 Wanaloka Media

  • Tentang
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

No Result
View All Result
  • Home
  • Lingkungan
  • Sosok
  • News
  • Foto
  • Bencana
  • Traveling
  • IPTEK
  • Rehat
  • Video

©2025 Wanaloka Media