“Pemerintah mengatakan kita mampu berswasembada beras dalam beberapa tahun ke depan. Tapi setelah kami lihat langsung di lapangan, ternyata masih banyak kendala yang perlu diselesaikan,” ungkap Guntur.
Dari target pengembangan lahan pertanian seluas 25.000 hektare, baru sekitar 1.000 hektare yang terealisasi. Itu pun belum berfungsi sepenuhnya.
“Papua menjanjikan (sebagai lumbung pangan), tapi kalau proses regulasi dan implementasinya lambat, program yang baik pun sulit tercapai,” kata dia.
Baca juga: Telur Ayam yang Dibuahi Pejantan Tidak Layak Konsumsi
Komisi IV akan membahas hasil temuan tersebut dalam rapat kerja dengan kementerian terkait agar ada langkah percepatan dan dukungan nyata dari pusat.
“Kunjungan ini penting untuk check and balance. Kami ingin memastikan kebijakan di atas kertas benar-benar terjadi di lapangan,” imbuh dia.
Dana Otsus Papua untuk ketahanan pangan
Komisi IV DPR mendorong pemerintah daerah di Papua agar memanfaatkan dana otonomi khusus (otsus) secara optimal untuk memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Menurut Riyono, dana Otsus Papua sebenarnya sangat besar dan dapat menjadi modal penting untuk membangun kemandirian pangan berbasis lokal. Asalkan disertai komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah.
“Yang kami dorong adalah political will dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk benar-benar mendampingi petani dan memperkuat sektor pertanian,” ujar Riyono.
Baca juga: Puncak Musim Hujan November 2025 hingga Februari 2026, Siaga Cuaca Ekstrem
Menurut dia, sektor pertanian di Papua masih lemah karena jumlah petani relatif sedikit, karena faktor kultur dan karakter masyarakat. Juga belum optimalnya pendampingan dari pemerintah daerah dan pusat. Padahal Tanah Papua subur dan bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus bergantung dari Jawa
Komisi IV berkomitmen untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar dana Otsus benar-benar memberi dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani di Papua.
Sementara Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra pertanian baru di Indonesia. Jika potensi itu dikelola dengan baik, maka dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Lahan di Papua ini sangat luas dan subur, tapi belum semuanya dimanfaatkan secara optimal. Dengan dukungan teknologi dan SDM yang memadai, Papua bisa menjadi basis pertanian masa depan Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan.
Baca juga: Dekontaminasi Cesium-137, Warga Cikande Bertahap Direlokasi Sementara
Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat bantuan alat mesin pertanian (alsintan) bagi pengelolaan lahan seluas 1.000 hektare di Jayapura. Bantuan tahap awal berupa 10 traktor roda empat dan 5 traktor roda lima yang akan dikirim bulan depan.
Selain bantuan fisik, Komisi IV juga menekankan pentingnya pendampingan teknis dan pelatihan bagi kelompok tani agar pengelolaan lahan bisa dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan bukan hanya pada alat, tapi juga pada kemampuan manusia yang mengoperasikan dan merawatnya,” jelas dia.
Papua memiliki potensi untuk menjadi penyangga pangan nasional di kawasan timur Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi penting agar pengembangan pertanian dapat berjalan berkesinambungan.
“Kami akan terus mengawal agar perhatian pemerintah terhadap Papua semakin besar. Tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga distribusi dan kesejahteraan petani,” kata Yohan. [WLC02]
Sumber: DPR
Discussion about this post