Wanaloka.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, anggaran tersebut sejalan dengan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan Kementerian PU, yaitu Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik, Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat, dan Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Berkelanjutan.
“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” ucap Dody Hanggodo saat memimpin Apel Siaga Bencana Nasional di Bandung, Jawa Barat, 4 November 2025.
Alokasi anggaran tanggap darurat itu terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp300 miliar dan Direktorat Jenderal Bina Marga Rp51,8 miliar. Selain itu juga telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik serta menerjunkan 3.455 personel siaga di lapangan.
Baca juga: Atasi Ketergantungan Pangan, Komisi IV Minta Sagu Kembali Jadi Makanan Pokok Papua
Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Salah satunya adalah penanganan bencana/tanggap darurat bencana Kabupaten Lumajang dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jawa Timur dan penanganan bencana abrasi dan banjir rob di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu.
Selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp89,9 miliar disiapkan untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring dengan prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 mm/tahun dari BMKG Climate Outlook 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 2 November 2025 telah tercatat 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.337 kejadian (49,24%).
Untuk tahun 2026, Kementerian PU memproyeksikan anggaran tanggap darurat menjadi Rp449,1 miliar, sebagai bentuk penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan. Kementerian juga memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan penanganan bencana melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana) yang dapat diakses publik melalui https://sitaba.pu.go.id.
Baca juga: Curah Hujan Tinggi, Waspada Permukiman di Dekat Sungai dan di Pegunungan
Data SITABA per 4 November 2025 pukul 12.00 WIB, mencatat sebanyak 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilakukan Kementerian PU di berbagai daerah selama 2019-2025. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan nasional, Kementerian PU memastikan penanganan bencana pada 2025 berjalan lebih adaptif, cepat, dan berbasis data.
Antisipasi cuaca ekstrem dengan 5.755 alat berat
Mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat peningkatan curah hujan pada akhir 2025, Kementerian PU juga menyiapkan langkah kesiapsiagaan nasional melalui penyediaan alat berat, bahan penanganan banjir, serta menyiapkan ribuan personel siaga di seluruh Indonesia.
Discussion about this post