“Gempa yang terjadi di Turki beberapa waktu lalu menjadi peringatan buat semua negara, bahwa bencana seperti itu bisa terjadi kapan saja dengan dampak lebih buruk jika tidak segera dilakukan upaya mitigasi secara komprehensif,” ujar Dwikorita.
Pakar ITB sekaligus juga Ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Harkunti menambahkan, negara-negara ASEAN melalui AEIC diharapkan dapat mengimplementasikan dua tujuan dari UN DECADE OCEAN SCIENCE. Yakni dimana tahun 2030, 100 persen komunitas di wilayah berisiko tsunami harus memiliki kapasitas kesiapsiagaan dan resiliensi terhadap tsunami atau 100 Percent Tsunami Ready Community. Sekaligus memastikan peringatan dini yang “actionable” sehingga respon dini juga dapat segera dilakukan.
Baca Juga: Djumanto: Ikan Wader Rentan Punah, Bahkan Bisa Kritis
“Baik Early Warning dan Early Action dapat diimplentasikan dengan baik ” kata Harkunti.
Sementara perwakilan Filipina Ishmael Narag mengatakan, seluruh anggota AEIC harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan bumi kekinian. Tidak hanya terkait pada penguatan sistem pendukung monitoring AEIC, tetapi juga kerjasama saintifik. Seperti melakukan riset bersama agar penguatan kapasitas keilmuan dari negara-negara anggota AEIC semakin meningkat.
Baca Juga: Gempa Dangkal 5,4 Magnitudo di Selat Sunda Banten
Pertemuan ditutup dengan penyampaian rekomendasi oleh Profesor Jan Sopaheluwakan. Pakar dari Universitas Indonesia yang turut membidani lahirnya InaTEWS tersebut menyampaikan terkait upaya yang harus dilakukan ke depan. Meliputi peningkatan kapasitas di level regional, transformasi peringatan dini yang lebih humanis, pengembangan Tsunami Early Warning System menjadi Multi-Hazard Early Warning System. Kemudian di level ASEAN adalah peningkatan kerjasama untuk dapat mencapai 100 Percent Tsunami Ready Community.
Strategic meeting tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat disampaikan pada pertemuan level Pimpinan KTT ASEAN. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyambut baik gagasan BMKG dan akan mengupayakan untuk mengangkat isu tersebut di KTT ASEAN ke-42. [WLC02]
Sumber: BMKG
Discussion about this post