“Bentuk pelanggaran HAM yang masif menunjukkan strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan (need based approach). Pendekatan ini hanya akan menimbulkan berbagai bentuk permasalahan baru kemudian hari,” papar Dimas.
Hentikan PSN yang Merugikan Masyarakat
Atas dasar uraian tersebut, KontraS merekomendasikan kepada berbagai pihak, meliputi:
Baca Juga: Sugeng Sapto: Sedimentologi – Stratigrafi untuk Eksplorasi dan Mitigasi Bencana
Pertama, Presiden untuk menghentikan dan mengevaluasi secara total terkait PSN yang terbukti merugikan rakyat, memicu munculnya berbagai praktik kekerasan dan pelanggaran HAM, baik dilakukan negara melalui aparat maupun perusahaan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
Kedua, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Investasi dan seluruh jajaran terkait harus memastikan penyelenggaraan proyek PSN harus mengedepankan nilai HAM dan partisipasi.
Baca Juga: 5 Provinsi Jadi Prioritas Nasional Simulasi Penanggulangan Bencana
Ketiga, lembaga negara pengawas, seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran atas tindakan aparat yang melakukan represifitas terhadap masyarakat dalam lingkup proyek PSN. Lembaga pengawas negara, seperti KPK melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran praktik korupsi atau penyelewengan.
Keempat, Komisi V DPR melakukan audit dan monitoring berkala atas proyek yang telah berjalan maupun akan berlangsung mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Komisi V juga harus menyampaikan secara terbuka atas pelanggaran yang terjadi pada setiap proyek PSN. [WLC02]
Sumber: KontraS
Discussion about this post