Catatan Kritis Walhi Satu Tahun Kebijakan Lingkungan Prabowo-Gibran: Kartu Merah!

Wanaloka.com – Wahana Lingkungan hidup (Walhi) menilai, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan arah demokrasi yang semakin menjauh dari semangat konstitusi. Ambisi memperkuat militerisme tampak dalam kebijakan dan praktik kenegaraan, termasuk pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang memperluas peran militer di ruang sipil. Pemerintahan ini juga melanjutkan pola tata kelola ekstraktif warisan rezim sebelumnya, mengabaikan hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat.

Walhi menyampaikan catatan kritis sekaligus peringatan tegas terhadap berbagai kebijakan, pendekatan, dan program Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai merusak prinsip-prinsip keadilan ekologis serta mengorbankan keselamatan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang bersifat represif, tidak berpihak pada keberlanjutan, dan memicu bencana ekologis menunjukkan arah pemerintahan yang abai terhadap hak rakyat dan masa depan lingkungan hidup.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Even Sembiring menyebut satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai situasi yang menakutkan dan mengerikan bagi Indonesia. Target 8 persen pertumbuhan ekonomi membuat negara semakin menggenjot investasi, khususnya dari ekstraksi sumber daya alam.

“Pilihan cara ekonomi yang kapitalistik semakin menempatkan rakyat dan lingkungan di bawah ancaman krisis. Kondisi ini kian diperparah pendekatan represif dan militeristik,” kata Even.

Sementara, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Barat, Wengki Purwanto menjelaskan pada dokumen RPJMN, Presiden menjabarkan Visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 untuk konteks pulau Sumatera dengan strategi/program prioritas pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komunitas unggulan. Strategi itu diyakini mampu menumbuhkan ekonomi sumatera di angka 7,2 persen tahun 2029.

Namun dalam satu tahun ini, rezim Prabowo-Gibran gagal memastikan pemulihan hak rakyat dan hak lingkungan melalui penegakan hukum dan perlindungan ekosistem esensial seperti sumber air, pangan, dan lainnya.

“Mustahil, ekonomi rakyat kuat, jika ruang semakin menyempit, kawasan pangan hancur dan sumber air tercemar. Satu tahun RPJMN dijalankan, kita justru bergerak lebih cepat ke arah Indonesia Cemas 2045,” ucap Wengki.

Kemudian Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq menerangkan lebih lanjut bagaimana kondisi yang tengah terjadi di Kalsel. Saat ini, Kalsel mengalami krisis ekologis yang berkepanjangan tanpa ada perhatian yang komprehensif dari negara. Yang semua dilakukan dan dilaksanakan secara normatif, kecuali yang berhubungan dengan kepentingan di belakangnya. Misalnya distribusi kekuatan militer melalui peresmian Kodam baru untuk wilayah Kalsel yang diduga untuk membangun kepatuhan dengan rasa takut.

Kalsel saat ini mempunyai masalah dengan perencanaan Taman Nasional Meratus karena tidak beriringan dan kontradiktif dengan kearifan lokal, budaya, hukum adat hingga ritus masyarakat adat di Meratus. Proyek semacam ini selalu dibuat dengan dipaksaan.

“Padahal kami bersama masyarakat adat berulang kali mengupayakan dialog dan menawarkan resolusi dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Jalan konsep pengetahuan lokal tentang konservasi wilayah, bukan menghadirkan konsep konservasi barat yang bertentangan dengan hak ulayat,” kata Raden.

Ini menciderai kebhinnekaan dalam berbangsa. Sama saja negara menegasikan keberadaan masyarakat adat. Soal proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi persoalan di Kalsel terkait temuan kasus-kasus keracuna.