Keberhasilan pengelolaan hutan yang berkeadilan juga dibuktikan melalui program perhutanan sosial yang sukses menjangkau lebih dari 1,4 juta keluarga di atas 8 juta hektare kawasan hutan. Di samping itu, pemerintah telah menetapkan 400.000 hektare hutan adat, dengan target akselerasi mencapai 1,4 juta hektare pada tahun 2029.
Di sektor kelautan dan transisi energi, Indonesia memimpin perlindungan ekosistem pesisir penyimpan karbon biru (blue carbon) seperti mangrove dan padang lamun, dengan menetapkan target konservasi 30 persen wilayah perairan nasional. Untuk memperkuat kemandirian energi yang bersih, Indonesia juga memprakarsai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt secara berkeadilan.
Dalam upaya mencapai target emisi nol bersih (net zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat, Indonesia terus memperkuat strategi penurunan emisi melalui Dokumen Kontribusi Nasional Kedua (Second NDC). Hal ini turut diselaraskan dengan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) guna menjamin ketahanan air, kesehatan, pesisir, dan pangan nasional.
Lebih lanjut, Indonesia mendesak tanggung jawab global yang proporsional. Pemerintah menuntut negara-negara maju untuk segera memelopori realisasi Target Kuantitatif Kolektif Baru (NCQG) dengan pembiayaan iklim minimal 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, serta mengimplementasikan Peta Jalan Baku ke Belém (Baku to Belém Roadmap) untuk memobilisasi pendanaan hingga 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.
“Tidak boleh ada negara yang terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan atau teknologi,” tegas Hashim kembali.
Di ranah domestik, Indonesia tidak sekadar berpangku tangan. Pemerintah terus memperkuat instrumen pendanaan ramah lingkungan melalui mekanisme penetapan harga karbon (carbon pricing) serta operasionalisasi Sistem Registri Nasional Unit Karbon (SRUK).
Melalui kepemimpinan di forum global ini, Indonesia membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dan aksi iklim bukanlah sekadar janji di atas meja perundingan, melainkan wujud nyata yang konsisten diterapkan demi pertumbuhan ekonomi nasional dan masa depan bumi yang berkelanjutan. [WLC01]
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup
Discussion about this post