Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan kesiapan daerah mendukung percepatan implementasi RPPEM. Mengingat Kalimantan Barat memiliki garis pantai dan ekosistem mangrove yang sangat vital untuk perlindungan wilayah pesisir serta keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah lain, dan seluruh pemangku kepentingan agar RPPEM ini segera direalisasikan demi menjaga kelestarian mangrove untuk generasi mendatang,” terang Ria.
Baca juga: Dokumentasi Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas di Tiga Daerah
Sementara itu, akademisi IPB University, Sony Trison menyoroti pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan semua pihak secara partisipatif dari perencanaan hingga pemantauan. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove akan berjalan maksimal jika dilakukan dengan pengelolaan partisipatif.
“Agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir,” kata Sony.
Kawasan mangrove nasional
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memulai pembangunan Kawasan Mangrove Nasional yang dirancang sebagai pusat rehabilitasi, konservasi, edukasi, serta wisata mangrove berbasis masyarakat. Kawasan ini akan dibudidayakan dengan 202 jenis mangrove asli Indonesia, didukung dengan fasilitas kultur jaringan.
Baca juga: Ekspedisi Geologi Darat Ungkap Potensi Sesar Aktif di Semarang
“Ekosistem mangrove adalah pelindung alami pesisir dan penyimpan karbon biru. Kami ingin kawasan ini menjadi percontohan nasional untuk pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan,” ucap Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan saat groundbreaking Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional di Kamal Muara, Jakarta Utara, Rabu, 6 Agustus 2025.
Kawasan itu juga akan difungsikan sebagai pusat penanganan sampah terintegrasi, memperkuat konektivitas antara pelestarian lingkungan dan ekonomi biru berbasis masyarakat.
Didit menekankan pentingnya menjaga laut demi masa depan generasi mendatang. Laut yang sehat dan bebas dari sampah merupakan fondasi bagi ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesejahteraan bangsa.
Baca juga: Menhut dan Kepala Basarnas Teken MoU Pertolongan di Kawasan Hutan
“Dengan laut yang lestari, kita menyelamatkan lingkungan dan membuka peluang besar untuk ekonomi kelautan. Mari jaga laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran Indonesia,” ajak dia.
Dalam acara yang sama, KKP juga mencanangkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Sebasah). Langkah ini menjadi tonggak penting untuk mengatasi persoalan sampah laut dan memulihkan ekosistem pesisir Indonesia secara kolektif.
Didit menyampaikan permasalahan sampah laut tidak bisa ditangani secara sektoral. Diperlukan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta.
“Program Laut Sebasah adalah langkah konkret kami untuk mengelola sampah laut dari hulu ke hilir secara terpadu. Kami menggandeng Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, Pemprov DKI Jakarta dan Bali, serta berbagai pemangku kepentingan,” kata Didit. [WLC02]
Discussion about this post