“Kenapa harus menunggu IKN untuk mentransformasi kota menjadi lebih livable, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkeadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan? Itu pertanyaan kami kepada para pemimpin di daerah dan di tingkat pusat,” tuturnya.
Sementara Koordinator Gusdurian Peduli, A’ak Abdullah Al Kudus, menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi hutan bukanlah hal mudah. Ia menceritakan pengalaman melakukan rehabilitasi hutan di Lemongan, Jawa Timur dari penamaman 10 ribu pohon hanya sedikit yang mampu bertahan hidup.
“Kami di Gunung Lemongan menaman 1.000 pohon, yang hidup 30 atau 100 pohon saja sudah hebat. Lalu, dengan sekitar jutaan hektare itu, apakah mungkin sampai 2045 bisa menjadi hutan lagi?” tanya A’ak.
Baca Juga: Tanam Mangrove Berhasil Apabila Kelangsungan Hidup Capai 75 Persen
Ia pun mempertanyakan konsep forest city untuk pembangunan IKN. Apakah yang dimaksud adalah membangun kota dalam hutan atau hutan dijadikan sebagai kota, atau justru membuat hutan kota?
“Katanya 70 persen nantinya kan jadi RTH (Ruang Terbuka Hijau). Nah, sekarang kawasannya rusak, ada 144 pemegang konsesi tambang. Jangan-jangan wilayah konsesi diambil sebagai IKN dan diganti di tempat lain sehingga akan menimbulkan kerusakan yang sama?” tanya A’ak.
Jokowi Ajak PGII Investasi IKN
Sementara dalam forum side event Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G7 and Partner Countries di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang pada 20 Mei 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwa salah satu alasan pembangunan IKN adalah karena pembangunan infrastruktur di Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, sebaran jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di Tanah Air tidak merata.
Baca Juga: Gempa Dangkal di Laut Banda Maluku 5,2 Magnitudo, Ini Sumber Gempanya
“Akhirnya, 56 persen penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan 58 persen aktivitas ekonomi juga terpusat di Pulau Jawa,” kata Jokowi.
Saat ini, Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa seperti pelabuhan atau seaport hingga jalan tol untuk menekan ketimpangan yang terjadi.
“Termasuk pembangunan IKN, kota berbasis hutan dan alam yang 70 persen adalah area hijau dan 80 persen sumber energinya berasal dari renewable energy,” kata Jokowi.
Baca Juga: Ada Risiko TPPU dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jokowi mengajak PGII untuk bekerja sama dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui investasi yang nyata guna mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan.
“Dukungan PGII bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting lewat investasi yang konkret dan pembiayaan inovatif lainnya. Mari berkolaborasi demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat,” ajak Jokowi. [WLC02]
Discussion about this post