Sebagai contoh, di RUU EBET, masih ada energi baru yang justru memperpanjang usia batu bara dengan mengakui produk turunan batubara sebagai solusi. Ini contoh solusi yang berkebalikan, semestinya beralih ke energi terbarukan, tetapi justru greenwashing dengan mengklaim solusi.”
Baca Juga: Flu Burung Berpotensi Menular kepada Manusia, Ini Pencegahannya
Pemuda Pulau Pari, Ahmad Syaifulloh
“Di Pulau Pari, salah satu pulau yang terdampak krisis iklim berupa naiknya muka air laut pasang, peningkatan intensitas banjir rob, abrasi, dan cuaca yang tidak menentu. Masyarakat juga khawatir pulaunya akan tenggelam dengan kondisi saat ini yang terus mengikis pulau mereka.
Warga Pulau Pari, selain berupaya mencegah abrasi secara swadaya, juga mengambil langkah hukum dengan menggugat salah satu industri dengan emisi terbanyak di dunia, Holcim, di Swiss. Gugatan tersebut dilakukan untuk menuntut tanggung jawab perusahan besar dunia yang turut memperparah krisis iklim secara global, termasuk Pulau Pari. Hasil melaut masyarakat pulau pari juga berkurang. Air pasang yang biasanya dimanfaatkan anak-anak untuk berenang sekarang lebih menakutkan. Lebih sering dan lebih besar.
Tahun 2021 menjadi yang terbesar. Ketika terjadi banjir rob, beberapa kapal sampai terbawa ke daratan pulau. Semoga para orangtua kami yang sedang menggugat Holcim diberi kemenangan, sehingga perusahaan itu bisa bertanggung jawab dan memulihkan lingkungan kami.”
Baca Juga: Longsor di Natuna 10 Orang Tewas, Kepri Siaga Dampak Hujan Lebat
Koordinator Enter Nusantara, Azka Wafi El Hakim
“Kami meneliti beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak selalu memberikan kebijakan tepat guna di daerah tertentu, desentralisasi kebijakan perlu dijadikan prioritas agar setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya transisi energi yang saat ini menjadi salah satu pilar utama Indonesia mengurangi dampak krisis iklim dengan penurunan emisi harus dipastikan bersih dan berkeadilan.
Pemanfaatan potensi energi di daerah yang sesuai dengan kebutuhan, menaikan perekonomian rakyat dan ketahanan lingkungan sangat membutuhkan dukungan politik sehingga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pengetahuan seperti ini sangat penting untuk para politikus yang akan bertarung atas nama rakyat. Pertanyaan besar saya apakah mereka memahami ini sebagai peluang kampanye di pemilu 2024?”
Climate Rangers, Ginanjar Aryasuta
“Kebijakan yang tidak pro-iklim merupakan kejahatan antargenerasi. Bagaimana bisa para oligarki terus-terusan mengeksploitasi Bumi untuk keuntungan pribadi sementara generasi muda akan ditinggali bumi yang rusak, penuh bencana, dan penuh krisis? Kita tidak punya waktu lagi, generasi muda tidak bisa menunggu untuk memperbaiki di masa depan, kita harus mencegah ketidakbijakan yang ada demi masa depan kita.”
Baca Juga: UGM Uji Coba Deteksi Sumber Panas Bumi dengan Teknologi Geoflow Imaging
Greenpeace Indonesia, Maftuchah Nugrahaini
“Wacana terkait energi baru dan terbarukan menjadi lahan empuk bagi para oligarki untuk membuka cabang baru selain batu bara yang sudah masif dijalankan. Ternyata energi baru dan terbarukan itu bukan panas bumi, air ataupun angin seperti harapan kita. Justru itu malah lebih merusak dari sebelumnya.
Padahal generasi Z dan generasi di bawahnya masih ingin hidup lebih lama, tentu dengan kondisi bumi yang baik baik saja. Sudah saatnya mendesak dari segala arah adalah kekuatan kita. Tipuan ini jangan sampai diwujudkan dan kita bisa untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.”
Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah
“Walhi Jakarta menilai pemerintah tidak pernah benar-benar serius menangani krisis iklim. Di Jakarta misalnya, dalam kondisi yang mulai tenggelam, bukannya membangun sistem adaptasi yang baik. Pemerintah masih saja melakukan pembangunan dengan mendegradasi lingkungan. Meskipun tengah merencanakan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang di klaim sebagai upaya meredam dampak krisis iklim, nyatanya proyek ini justru merusak lingkungan laut dan pesisir.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ultimatum Menteri BUMN dan Pemprov DKI Segera Cari Solusi
Di sisi lain, NCICD juga masih memiliki potensi bahaya bagi warga pesisir Jakarta. Pemerintah seharusnya mengutamakan keselamatan warga, terlebih dalam kondisi krisis seperti ini, bukannya justru memanfaatkan krisis iklim untuk memuluskan proyek-proyek tidak bermanfaat yang dipoles dengan narasi mitigasi-adaptasi iklim,”
Jeda untuk Iklim, Rafaela Xaviera
“Setiap pemilu, pemilih muda selalu menjadi pasar yang didambakan politikus. Kami harap, tidak ada lagi kebijakan maupun omongan tipu-tipu soal komitmen iklim. Tipu-tipu itulah yang kemudian menambah masalah baru. Aksi anak muda dalam Global Climate Strike ini merupakan pernyataan tegas bahwa anak muda kini mengutamakan pengendalian krisis iklim yang adil demi masa depan kami yang aman dari bencana.
Pemilu 2024 akan menentukan nasib Indonesia selama 5-10 tahun ke depan. Dalam aksi ini, kami anak muda juga menolak dan memohon hentikan kampanye hijau palsu dan gimmick yang dilakukan banyak politisi partai hanya untuk membuat seakan memprioritaskan lingkungan dan generasi muda alias greenwashing dan youthwashing. Kami ingin memastikan pengambil keputusan dan kebijakan melakukan tugasnya dan bertanggung jawab atas dampak kerusakan yang pernah generasi sebelumnya lakukan.” [WLC02]
Sumber: Walhi Nasional
Discussion about this post