Wanaloka.com – Indonesia memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan yang belum dikelola secara maksimal. Pemanfaatannya masih tergolong minim dibandingkan sumber daya fosil yang bersifat tidak terbarukan. Pemerintah lebih cenderung mempertahankan sistem pemanfaatan energi yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
Sementara pemerintah menargetkan untuk menurunkan emisi karbon di tengah ancaman kembalinya deforestasi melalui proyek strategis nasional (PSN) di bidang pangan. Oleh karena itu, Pemerintah diminta untuk menghentikan laju perusakan hutan alam dan menghitung secara seksama soal kebutuhan lahan untuk pangan nasional agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan kemudian hari.
Menurut Pengembang Energi Listrik Tenaga Mikro Hidro, Tri Mumpuni, perlu kebijakan demokratisasi energi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan energi dan sumber daya mereka sendiri. Dengan cara ini, pembangunan akan lebih berkelanjutan dan masyarakat bisa menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.
“Demokratisasi energi memberikan ruang kepada masyarakat untuk mampu membangun dirinya sendiri. Pemerintah cukup menyediakan infrastruktur dan membuka akses untuk mereka,” kata Tri Mumpuni dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan yang diselenggarakan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB-PTNBH) yang bertajuk “Krisis Energi, Lingkungan Hidup, dan Kebencanaan” lewat kanal Youtube UGM, Selasa, 25 Maret 2025.
Sementara Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. San Afri Awang menuturkan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan sekaligus ancaman deforestasi, bencana iklim, dan transisi energi terbarukan. Adapun sumberdaya hutan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemantauan dan pengelolaan sumber daya hutan harus benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya.
“Karena kondisi deforestasi di Indonesia sudah cukup parah. Bahkan mencapai angka 261.575 hektar pada 2024,” ungkap Awang.
Discussion about this post