Wanaloka.com – Situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat memburuk sepanjang tahun 2023. Berdasarkan Catatan Tahun 2023 dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kondisi itu mengakibatkan 2.578.073 ha wilayah adat dirampas untuk kepentingan investasi dan bisnis atau pembangunan infrastruktur.
Perampasan wilayah adat yang terjadi dibarengi dengan praktik kriminalisasi dan kekerasan yang dialami masyarakat adat di Indonesia. Sebagian besar perampasan wilayah adat tersebut disertai kekerasan dan kriminalisasi. Sebanyak 247 orang korban, 204 orang diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah masyarakat adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara.
Catatan lain yang cukup ironis adalah kebijakan pemerintah untuk merespons krisis iklim melalui energi terbarukan dan karbon, justru berdampak buruk bagi Masyarakat Adat yang selama ini telah menjaga hutan dan alam. Berbagai wilayah adat yang dirampas, di antaranya adalah untuk kepentingan dua hal tersebut.
Baca Juga: Riset CfDS UGM, 18 Persen Penyangkal Krisis Iklim dari Indonesia
“Pemerintah tak pernah memandang Masyarakat Adat sebagai aktor kunci dalam aksi mitigasi dan adaptasi krisis iklim,” ujar Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi dalam keterangan pers yang diterima Wanaloka.com pada 3 Februari 2024.
Dalam Perpres No 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, AMAN menilai karbon yang dihasilkan dari hutan yang selama ini dijaga dan dirawat masyarakat adat telah menjadi komoditas dagang yang dikuasai pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalu Peraturan No.14/2023 tentang Bursa Karbon mewajibkan entitas penyelenggara bursa karbon harus memiliki modal Rp100 miliar. Aturan ini dinilai telah mengeliminasi masyarakat adat sebagai bagian dari penyelenggara karbon.
“591,957 ha wilayah hutan yang menjadi bagian wilayah adat masyarakat adat Aru, Maluku, telah dikapling oleh Melchor Grup yang membangun kerjasama dengan Medco Group sebagai pemegang izin IUPHHK-HTI dengan luas 170.000 hektar. Masyarakat adat saat ini berada di tengah hukum refresif dan cengkeraman oligarki,” sambung Rukka.
Baca Juga: Tiga Industri Strategis Incar Kekayaan Mineral Masa Depan
Discussion about this post