Keracunan Berulang, Dosen UGM Lintas Disiplin Desak Evaluasi Tata Kelola MBG

Diskusi yang dipandu pendiri SONJO, Rimawan Pradiptyo ini menegaskan niat baik pemerintah dalam meningkatkan gizi anak bangsa perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Para narasumber sepakat pelaksanaan MBG harus disertai pengawasan yang kuat, perlindungan hukum yang memadai, dan pendekatan desentralisasi yang berpihak pada masyarakat. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar program benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko baru.

Kemenkes janji perkuat pengawasan

Pada 27 Oktober 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menerbitkan Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

Beberapa poin isinya antara lain kapasitas jumlah penerima manfaat di setiap lokasi SPPG maksimal 2.500 porsi, yang terdiri dari maksimal 2.000 peserta didik dan 500 non-peserta didik (kelompok 3B). Kapasitas itu bisa bertambah menjadi 3.000 porsi apabila SPPG memiliki juru masak atau koki terampil bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi. Penambahan kapasitas diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Kami pastikan seluruh proses terpantau ketat dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” ujar Wakil Menteri Kesehatan II Benjamin Paulus Octavianus.

Ia mengaku telah mendapat tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, sehat, dan berkualitas. Setiap hari sebelum jam enam pagi, ia menerima laporan dari tim Kementerian Kesehatan terkait kondisi lapangan, termasuk pemantauan seluruh SPPG di Indonesia. Laporan itu didiskusikan dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) untuk dapat ditindaklanjuti.

Program MBG, lanjut dia, memiliki tujuan strategis untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak menyelesaikan pendidikan menengah. Sebab stunting tidak dimulai saat anak lahir, tapi sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun. Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan standar operasional setiap SPPG yang kini telah mencapai lebih dari 10.700 titik layanan di seluruh Indonesia. Satu SPPG melayani sekitar 3.000–3.500 orang. Dalam enam minggu terakhir, jumlahnya bertambah 7.000 unit. Artinya ada tambahan sekitar 21 juta penerima makanan bergizi setiap hari.

“Ini kegiatan besar yang harus dijalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,” janji dia.

Kemenkes telah meminta BGN untuk menambah tenaga ahli kesehatan lingkungan di setiap SPPG untuk memastikan kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan. Ada tambahan satu tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya.

“Ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan pangan,” kata dia.

Menanggapi pertanyaan media mengenai aspek hukum dan transparansi data, Benny menjelaskan pelaksanaan MBG masih terus disempurnakan sambil menunggu regulasi payung hukum yang ditetapkan pihak penyelenggara utama. Kemenkes berperan dalam pengawasan dan pencegahan risiko kesehatan.

“Namun kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan,” imbuh dia.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi antara tenaga kesehatan lingkungan, puskesmas, dan dinas kesehatan daerah. Setiap hari, ia menerima laporan dari seluruh puskesmas dan dinas kesehatan. Kalau ada satu titik bermasalah, ia mengklaim akan menangani cepat tanpa menghentikan ribuan titik lainnya yang berjalan baik.

“Yang penting, kami terus memperbaiki, memperkuat sistem, dan memastikan masyarakat mendapat makanan bergizi dan aman setiap hari,” kata Benny. [WLC02]

Sumber: UGM, Kementerian Kesehatan