Wanaloka.com – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah memperhatikan tuntutan warga Seruyan yang berdemo di kawasan kebun sawit yang dikelola PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya,Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023. Mereka tidak memperoleh hak mendapat plasma dari perusahaan HMBP yang mendapat izin pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
“Pemerintah mesti memperhatikan tuntutan warga mengenai kewajiban yang harus diberikan Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai pihak yang mendapat izin pemanfaatan lahan,” kata Daniel dalam keterangan pers pada 11 Oktober 2023.
Puluhan tahun masyarakat di sana menuntut haknya, tapi tidak juga didengar. Artinya sudah ada pengabaian yang disengaja.
Baca Juga: Rice Cooker Gratis Kurangi Impor LPG, DPR: Emak-emak Lebih Butuh Pangan Murah
“Kalau peringatan pemda saja tidak didengar, artinya Pemerintah Pusat harus turun untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Daniel.
Adapun tuntutan warga adalah pemenuhan janji dari PT HMBP sebagai pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) terhadap kewajiban menyediakan kebun plasma sebanyak 20 persen bagi warga setempat. Hingga puluhan tahun, kewajiban tersebut tidak juga direalisasikan sehingga membuat warga geram dan melakukan demo di kebun sawit PT HMBP.
“Masalah ini terjadi karena pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada warga. Keengganan perusahaan menjalankan plasma 20 persen menjadi pemantik dan pemicu konflik sosial dengan masyarakat setempat,” sebut Politisi Fraksi PKB ini.
Baca Juga: Delegasi Muda Sepakati 4 Poin Deklarasi Pemuda AIS
Daniel juga meminta Pemerintah bersikap tegas mengingat akibat pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, masyarakat banyak menjadi korban.
“Cabut saja HGU-nya kalau tidak memenuhi plasma dan peraturan yang ada. Pemerintah harus memperhatikan tuntutan rakyat. Jangan sampai demi keuntungan perusahaan, warga yang dirugikan,” tutur Daniel.
DPR berharap penyelesaian penyebab konflik lahan perkebunan ini dapat mengakhiri masalah antara warga Seruyan dan perusahaan. Tidak ada lagi warga yang menjadi korban. Pemerintah atau perusahaan yang terlibat juga perlu berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan memahami tanggung jawab sosial.
Baca Juga: KTT AIS Forum 2023 Dibuka, Ini Tiga Pesan Presiden Jokowi
“Kami berharap konflik seperti ini tidak terulang kembali. Diperlukan jalan keluar terbaik dengan mengutamakan kepentingan warga. Terutama karena tuntutan warga sudah diperjuangkan sejak lama,” ucap legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Usut Tuntas Penembakan Warga
Dalam aksi tersebut, warga mendapat kekerasan aparat kepolisian. Bentrokan itu mengakibatkan seorang warga tewas dan dua lainnya menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kritis diduga akibat timah panas yang ditembakkan polisi. Bentrokan itu mengingatkan bentrokan dengan warga Rempang, Pulau Batam pada 11 September 2023.
“Bahkan sampai ada korban jiwa. Ini sangat disesalkan. Penting bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menghormati hak asasi manusia,” tegas Daniel.
Discussion about this post