Konflik Sawit di Seruyan, DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Baca Juga: Warga Melayu Rempang Bersalawat dan Berpantun Tolak Relokasi

Kejadian bermula saat warga menggelar aksi demo di perkebunan HMBP yang menuntut pemenuhan janji 20 persen kebun plasma dan kawasan hutan di luar HGU. Polisi turut menjaga aksi tersebut, hingga akhirnya terjadi bentrokan dalam penanganan demo warga.

Terkait unsur represif aparat, Daniel meminta agar ada penyelidikan secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan pihak kepolisian untuk mengedepankan unsur humanis saat berhadapan dengan warga.

Pihak kepolisian juga diharapkan untuk memastikan pengamanan setiap demo warga dilakukan dengan cara tegas, tapi tetap bijaksana dan adil. Daniel meminta aparat memprioritaskan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah.

Baca Juga: Kerumitan Kelola Hutan untuk Pembangunan dan Penurunan Emisi

Ia menilai penting untuk mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dialog dengan masyarakat dan pemahaman terhadap masalah yang mendasari demo perlu ditingkatkan. Tugas aparat kepolisian adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Polisi harus bisa menjadi penengah atau menjembatani bila ada masalah.

Sementara Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Polri mengusut tuntas korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berakhir ricuh. Semestinya tidak boleh terjadi ada korban tewas dalam unjuk rasa. Pihak kepolisian sudah seharusnya memahami Standard Operational Procedure (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga.

“Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas,” kata Taufik dalam keterangannya pada 9 Oktober 2023.

Baca Juga: Chandra Wahyu: Industri Kimia Kurangi Minyak Bumi, Ganti Bahan Baku Terbarukan

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga meminta agar Polri menelusuri penyebabnya. Ke depan memastikan setiap penanganan terhadap unjuk rasa tidak boleh lagi ada yang membawa peluru tajam. Pihak kepolisian dalam menangani sengketa warga dengan perusahaan semestinya bertindak sebagai mediator, bukan menjadi eksekutor yang berhadapan dengan warga.

“Usut tuntas dan transparan. Harus dipastikan pelakunya ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Legislator Dapil Lampung I itu.

Ia juga meminta agar dilakukan pemulihan hubungan Polri dengan warga setempat. Cara tersebut penting demi menjaga kondusifitas di sana.

“Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Juga perlu dikaji akar masalahnya dan Polri membantu menyelesaikannya tanpa ada kekerasan,” jelas Taufik. [WLC02]

Sumber: DPR