Wanaloka.com – Majelis Adat Aceh (MAA) memandang bencana banjir bandang dan longsor yang berulang kali terjadi di Aceh merupakan akibat dari terputusnya relasi antara masyarakat dan hutan. Kelembagaan adat Aceh, khususnya mukim, sesungguhnya telah lama memiliki mekanisme tata kelola hutan yang efektif dan berakar langsung di masyarakat.
“Namun, peran tersebut belum dimaksimalkan secara optimal dalam kebijakan pengelolaan hutan modern,” kata Ketua MAA, Prof. Yusri Yusuf dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama tim peneliti dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup – Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim (PPLH LRI) IPB University di Banda Aceh, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia mengangkat isu penguatan kelembagaan adat dalam pengelolaan lanskap hutan Aceh, belajar dari rangkaian bencana ekologis yang terus berulang melanda Aceh.
Baca juga: Jatam Tegaskan, Empat Perusahaan Tambang di Maluku Utara Harus Ditindak Tegas, Tak Sekadar Denda
Dari FGD tersebut, PPLH IPB University bersama MAA menyepakati perlunya penguatan peran Panglima Uteun sebagai garda terdepan penjagaan hutan di tingkat mukim.
Panglima Uteun merupakan perangkat adat yang secara historis memiliki kewenangan dalam mengatur pemanfaatan dan perlindungan hutan berdasarkan hukum adat Aceh. Revitalisasi peran ini dinilai mendesak agar pengelolaan hutan kembali berpijak pada nilai-nilai adat yang telah terbukti menjaga keseimbangan alam.
Discussion about this post