Andreas pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan yang transparan, akuntabel, dan independen atas peristiwa ini. Sehingga keadilan dapat ditegakkan serta tidak menimbulkan preseden buruk bagi perlindungan HAM di Indonesia.
Ia meminta polisi sebaga penegak hukum perlu menjelaskan kasus tersebut agar jelas latar belakang dan penyebab kematian almarhum. Penjelasan tersebut tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang bias informasi mengenai penyebab kematian yang bersangkutan.
Baca juga: Penyelamatan Badak Jawa-Sumatera Tak Hanya Konservasi Kawasan, Juga Konservasi Genetik
Lebih jauh, Andreas menekankan pentingnya memperkuat regulasi yang menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan pembela HAM, dan mekanisme pengawasan agar Pembangunan. Termasuk di sektor energi, tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
“Reformasi regulasi di bidang perlindungan HAM harus dipastikan berjalan nyata, agar masyarakat memiliki kepastian hukum ketika menyuarakan kritik dan pandangan yang berbeda terhadap kebijakan pembangunan,” tegas Andreas.
Pimpinan komisi DPR yang membidangi urusan hak asasi manusia (HAM) itu juga mengingatkan bahwa negara berkewajiban melindungi setiap warga. Hal ini, kata Andreas, termasuk bagi aktivis lingkungan agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.
“Tragedi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati harus selaras dengan penghormatan terhadap HAM, keterbukaan regulasi, dan perlindungan terhadap setiap warga negara yang memperjuangkan masa depan lingkungan dan kemanusiaan,” kata dia. [WLC02]
Sumber: DPR
Discussion about this post