Boby, Edo, dan Baok dikriminalisasi pada 2017 dengan tuduhan melakukan pemerasan hanya karena meminta donasi Rp5.000 kepada turis untuk pengelolaan Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari. PN Jakarta Utara memvonis ketiganya bersalah. Putusan tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi DKI pada 2018 dan kini dikuatkan Mahkamah Agung.
“Hakim memvonis ketiganya bebas karena tidak terbukti melakukan pemerasan. Hakim juga menyatakan aktivitas warga mengelola Pantai Pasir Perawan sah dan dilindungi Pasal 33 UUD 1945,” papar Charlie.
Sebelumnya, warga Pulau Pari terancam terusir dari ruang hidupnya akibat korporasi yang memiliki sertifikat-sertifikat, baik atas nama korporasi maupun perorangan. Ombudsman RI melalui Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) menyebutkan ada 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang merupakan maladministrasi.
Koalisi Selamatkan Pulau Pari yang teriri dari LBH Jakarta, Eksekutif Nasional Walhi. Walhi DKI Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Lembaga Bantuan Hukum Dompet Dhuafa, Forum Peduli Pulau Pari menegaskan, dengan adanya putusan ini, kedudukan dan martabat para pejuangan Pulau Pari yang telah dikriminalisasi harus segera dipulihkan oleh negara.
“Putusan ini juga semakin memperkuat warga Pulau Pari yang berhak atas ruang hidupnya,” imbuh Deputi Advokasi dan Jaringan KIARA, Muhammad Afif. [WLC02]
Discussion about this post