Wanaloka.com – Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2022, sekitar 65,83 persen sampah di Indonesia masih diangkut dan ditimbun di landfill. Pengelolaan sampah secara konvensial dengan hanya menitikberatkan pada pemrosesan akhir melalui fasilitasi landfill sudah sepatutnya ditinggalkan. Sebab berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan, longsor sampah, juga perubahan iklim akibat emisi gas metana dari timbunan sampah di landfill.
“Beban tempat pemrosesan akhir yang berat, membuat pengelolaan sampah menjadi tidak optimal,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati dalam kegiatan workshop Pengelolaan Sampah dalam rangka Pengendalian Perubahan Iklim, Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat di Bandung, 7 Juni 2023.
Menurut Vivien perlu dilakukan berbagai upaya komprehensif dari hulu ke hilir untuk menuntaskan permasalahan sampah di Indonesia. Salah satu upaya dan pendekatan yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dan pelibatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Tahun Politik 2024, Walhi Serukan Konsolidasi Keadilan Sosial Ekologis
Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah, seperti instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik, pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), Solid Recovered Fuel (SRF), dan biogas serta pengolahan sampah melalui biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF) merupakan salah satu upaya yang tengah didorong dan diharapkan dapat dipraktikkan di seluruh daerah di Indonesia. Sebab penerapan berbagai opsi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan tersebut dapat mengurangi timbulan sampah ke TPA sehingga kelak hanya residu yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Aturan Limbah Plastik
Selain itu, Vivien menjelaskan bahwa polusi plastik merupakan ancaman nyata yang berdampak pada setiap komunitas di seluruh dunia. Seperti diproyeksikan UNEP, bahwa pada 2040 akan terdapat 29 juta ton plastik masuk ke ekosistem perairan.
Sebagian besar plastik yang berakhir di lautan dihasilkan dari sumber polusi darat. Solusinya adalah melakukan penanganan dengan kerangka hukum dan kelembagaan dalam proses pengelolaan sampah yang komprehensif. Implementasi yang efektif di tingkat nasional dan daerah sangat diperlukan. Termasuk pengawasan dalam siklus hidup produk plastik daripada mengatur pendekatan pencegahan terhadap polusi limbah plastik dari daratan.
Baca Juga: Yogyakarta Diguncang Gempa Dangkal 6,0 Magnitudo Aftershocks 29 Kali Terjadi
“Pengaturan tersebut mencakup langkah-langkah yang lebih spesifik untuk menangani masalah produksi, transportasi, konsumsi, perdagangan, hingga perlakuan akhir masa pakai plastik dan sifat aditifnya,” papar Vivien.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2022, capaian kinerja pengelolaan sampah nasional adalah 66,58 persen, yaitu melalui 18,63 persen pengurangan sampah dan 47,95 persen penanganan sampah. Data tersebut menggambarkan masih terdapat 33,42 persen sampah di Indonesia yang belum terkelola dengan baik dan benar. Kondisi tersebut merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih 2025 dengan 100 persen sampah dikelola secara baik dan benar.
Vivien turut mengajak agar semua pihak terus menggalakkan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat. Sebagai bagian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, penting dilakukan pembersihan plastik di pantai-pantai, kawasan konservasi, bantaran sungai, tempat-tempat umum sehingga dapat memperkuat budaya kehidupan berkelanjutan.
Baca Juga: Kemarau Lebih Kering Tujuh Provinsi Ini Berpotensi Karhutla Lebih Besar
“Sebagai negara dengan kearifan lokal yang tinggi, mari hidupkan kembali dan tanamkan pengetahuan dan pendekatan modern inovatif menuju negara yang lebih bersih, hijau dan bebas plastik,” imbuh Vivien.
Olah Sampah Organik Jadi Kompos
Oase Kabinet Indonesia Maju didukung KLHK menggelar “Kompos Satu Negeri” secara hybrid bersama masyarakat serentak di 38 Provinsi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2023. Ibu Negara, Iriana Joko Widodo mengajak untuk mengolah sampah-sampah organik menjadi kompos di Istana Tampak Siring, Ubud, Provinsi Bali pada10 Juni 2023.
Kegiatan tersebut bertujuan mengubah pola pikir (mindset) masyarakat dalam mengelola sampah, khususnya sampah organik yang berasal dari sisa makanan. Sekaligus tindak lanjut compost day pada 26 Februari 2023 lalu yang diinisiasi oleh KLHK secara serentak di 38 provinsi.
Discussion about this post