Refleksi tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo agar pembangunan IKN dapat merefleksikan cara-cara pembangunan yang ideal, harus low carbon. Bahkan dari sisi kehutanan, seluas 75 persen tutupan lahannya harus hijau, karena konsepnya forest city.
“Saat ini tutupan hutannya hanya 42 persen. Kami harus mengimprove tutupan hutan di IKN hingga 75 persen,” ucap Siti.
Pada kesempatan tersebut, Siti juga mengapresiasi kontribusi badan usaha dalam pembangunan Persemaian Mentawir dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) alias Public Private Partnership.
Baca Juga: Mitigasi Konflik, BKSDA Sumsel Pasang GPS Collar pada Gajah Liar
“Yang penting dari konsep KPBU adalah penegasan, bahwa kami punya dunia usaha yang bertanggung jawab,” tegas Siti.
Selain menjelaskan tanggung jawab untuk company branding, KBPU juga bagian dari kompensasi kewajiban. Juga bisa bagian dari pengurangan kewajiban, maupun kontribusi secara kolektif dari dunia usaha.
“Kerjasama dengan dunia usaha itu sangat terukur dan kecepatan pembangunan bisa dikontrol sebaik-baiknya,” imbuhnya.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM/ITMG) menjadi mitra pemerintah dari badan usaha swasta dalam membangun Persemaian Mentawir IKN. PT ITM akan bekerjasama dengan KLHK beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca Juga: Hujan dan Sungai Melimpas Sebabkan Kota Pekalongan Banjir
Perkembangan terkini pembangunan Persemaian Mentawir adalah Kementerian PUPR sudah mulai membangun waduk untuk sistem water supply pembibitan. Sementara KLHK sudah membuat bedeng pengumpulan bibit sementara dengan kapasitas hingga 1 – 1,2 juta batang. KLHK juga sedang mengupayakan untuk meminta listrik PLN agar bisa masuk ke areal persemaian atas biaya KLHK.
“Pembangunan persemaian serupa, sebelumnya dibangun di Rumpin Bogor atas kerjasama KLHK, Kementerian PUPR, dan April Group,” ucap Siti.
Saat ini juga sedang dibangun persemiaan di Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Menyusul kemudian KPBU untuk pembangunan persemaian di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. [WLC02]
Sumber: menlhk.go.id
Discussion about this post