Hal ini disampaikan Raditya Jati dalam sosialisasi penyusunan peta risiko bencana DAS Asahan–Toba yang dilaksanakan di Kota Medan pada Senin, 10 April 2023.
Raditya menegaskan, bencana adalah urusan bersama. Langkah ini perlu adanya kerja sama pentaheliks untuk melakukan penanganan bencana yang lebih baik.
Baca Juga: Protes Pembukaan Jalan Tambang Desa Wadas, Gempadewa: Hukum Masih Berproses
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu adanaya kolaborasi keterlibatan pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, lembaga usaha dan masayarkat,” pungkasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan, mitigasi bencana di sepanjang DAS Asahan-Toba sangat perlu dilakukan demi menjaga keselataman masyarakat.
“Disiapkan tanggul-tanggul di sisi sungai sebagai penahan air. Namun bukan itu saja, yang paling penting dari mitigasi ini adalah penyuluhan tentang pencegahan bencana kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko kematian pada masyarakat,” ungkap Iskan.
Baca Juga: Netizen Kesal, Komponen Seismik Gunung Marapi Kembali Dicuri
Kegiatan sosialisasi penyusunan peta risiko bencana DAS Asahan–Toba yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi dihadiri perwaklian Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Utara, Wakil Bupati Toba, sepuluh perwakilan BPBD kabupaten dan kota yang ada di Sumatra Utara dan perwakilan lembaga terkait lainnya. [WLC01]
Discussion about this post