Salah Urus Tata Ruang Jadi Penyebab Utama Bencana Ekologis di Pulau Jawa

Wanaloka.com – Beragam bencana, khususnya bencana hidrometeorologi melanda sejumlah kota dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa enjelang akhir tahun 2022 hingga awal 2023. Tercatat, sepanjang tahun 2022, Pulau Jawa dilanda 1.839 kejadian atau 51,8 persen dari total 3.545 kejadian bencana nasional. Kota-kota besar di sana pun, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya, tak luput dari bencana.

Angka kejadian bencana tinggi di Pulau Jawa bukan hanya disebabkan faktor alam. Melainkan perpaduan antara dampak perubahan iklim, salah urus penataan ruang, mega infrastruktur, dan ekonomi politik penguasaan ruang. Berdasarkan keseluruhan faktor dampak bencana tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam siaran pers tertanggal 23 Januari 2023 mendefinisikan bencana yang melanda Pulau Jawa sebagai bencana ekologis.

Bencana ekologis Jawa didominasi kejadian banjir, baik banjir karena intensitas hujan tinggi maupun banjir akibat rob di kawasan pesisir Jawa. Dampak banjir dan bencana lain diperbesar kekacauan penataan ruang yang berimplikasi pada peningkatan alih fungsi kawasan lindung seperti kawasan resapan air, mulai dari wilayah hulu hingga hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Akibatnya terjadi kerusakan daur ekologis, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan Pulau Jawa mengalami kebangkrutan ekologis.

Walhi DKI Jakarta mencatat banjir di Jakarta terjadi setiap tahun dan situasinya semakin parah. Pada akhir 2022 terjadi banjir parah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Masalah utama banjir Jakarta adalah persoalan tata ruang yang masih mengakomodasi pembangunan skala besar di wilayah resapan air,” kata Direktur Walhi DKI Jakarta Suci F. Tanjung.

Ada juga faktor salah urus penataan Sungai Ciliwung (DAS terbesar Jakarta) dengan proyek betonisasi sampai persoalan privatisasi ruang kosong oleh sejumlah korporasi besar. Sementara pada sisi lain, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta secara kuantitas juga stagnan pada angka sembilan persen. Akibatnya, banjir semakin meluas sehingga menyebabkan korban jiwa dan meningkatkan kerentanan hidup warga.

Walhi Jawa Barat menyoroti persoalan bencana, terutama banjir di kawasan cekungan Bandung yang diakibatkan kekacauan penataan ruang demi segelintir orang. Persoalan tersebut dipicu alih fungsi kawasan hulu dan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi peruntukkan lain, seperti perumahan mewah. Area tangkapan dan resapan air yang hilang menyebabkan peningkatan kerentanan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

Masifnya alih fungsi lahan di Bandung tak hanya mendorong kejadian bencana, juga menurunkan kuantitas dan kualitas sumber air baku warga. Walhi Jawa Barat mencatat ada lebih dari satu juta warga Kota Bandung yang belum terlayani air baku dari pemerintah.

“Situasi memburuk dengan semakin berkurangnya sumber air akibat masifnya pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga,” jelas Direktur Walhi Jawa Barat Haerudin Inas.

Walhi Jawa Tengah menyoroti hal serupa. Salah urus tata ruang berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadikan Kota Semarang dan sekitar 15 kabupaten kota lain di Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan tanah longsor dalam kurun waktu hampir bersamaan.

“Di Kota Semarang terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir,” ucap Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian.

Wilayah atas yang menjadi zona penyangga telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat pendidikan, dan kawasan komersial. Sementara wilayah bawah, terutama pesisir mengalami kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan mangrove dan masifnya proyek reklamasi untuk industri dan perumahan mewah. Percepatan penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah besar-besaran dan dampak perubahan iklim berkontribusi terjadinya bencana banjir dan rob di Kota Semarang.