Mitigasi Bencana Karhutla 2023, Pemerintah Warning Perusahaan Swasta

Wanaloka.com – Pemerintah peringatkan perusahaan swasta agar bertindak cepat bila terdapat hotspot, titik panas di lahannya. Bila terjadi kebakaran di lahan milik perusahaan swasta, pemerintah akan menindak tegas.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi mitigasi bencana karhutla (kebakaran hutan dan lahan) 2023 yang digelar di Kantor BNPB, Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023 Rapat koordinasi dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan diikuti kepala daerah secara daring.

Mitigasi bencana karhutla 2023, pemerintah memfokuskan kepada enam wilayah provinsi yang memiliki kerentanan hotspot. Yakni, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.

Menteri Siti Nurbaya Bakar menyerukan agar perusahaan swasta mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.

Ditegaskannya, apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.

“Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena,” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan, alasan mitigasi bencana karhutla fokus di enam provinsi tersebut karena di wilayah itu kerap ditemukan hotspot.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan provinsi lain, pun apabila nanti ada kebakaran hutan dan lahan nanti kita juga melaksanakan aksi,” kata Suharyanto.

Melaksanakan mitigasi bencana karhutla 2023, Suharyanto mengatakan, mengambil beberapa skenario mulai dari operasi darat, udara maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca.