Ia menyoroti siklon Senyar yang memicu hujan ekstrem di Aceh dan Sumatera Utara karena bergerak tidak stabil dan terperangkap lama di Selat Malaka. Pergerakan yang lambat menyebabkan awan hujan terus terbentuk dan turun selama 2-3 hari di lokasi yang sama. Suhu permukaan laut yang hangat turut memperkuat konsentrasi awan hujan.
Baca juga: Jatam Tegaskan Longsor dan Banjir Bandang di Sumatra Akibat Ledakan Izin Ekstraktif
“Karena dia berputar terlalu lama, curah hujan ekstrem bertahan hingga tiga hari,” terang Faisal.
Untuk periode Desember hingga Februari ke depan, BMKG memprediksi potensi pembentukan bibit siklon tropis akan meningkat di perairan selatan Indonesia. Wilayah rawan termasuk Bengkulu, Sumatera bagian selatan, selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua bagian tengah dan selatan. Daerah berpenduduk padat diminta lebih waspada bila siklon berkembang dengan intensitas lebih kuat.
“Ini adalah daerah-daerah yang rawan terbentuknya bibit siklon yang bisa berkembang menjadi siklon tropis,” ungkap dia.
Faisal meminta masyarakat memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa bulan ke depan. Pemantauan rutin terhadap peringatan dini menjadi kunci untuk mengurangi dampak bencana. Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan infrastruktur dasar seperti drainase, jalur evakuasi, dan fasilitas publik dalam kondisi siap.
“Kewaspadaan perlu ditingkatkan karena puncak musim hujan berada di Januari dan Februari,” ucap dia.
Baca juga: Alasan Status Bencana Nasional, Pengerahan Sumber Daya Negara Percepat Pemulihan
BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini juga menjalankan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah terdampak untuk mendukung evakuasi dan distribusi bantuan. Upaya ini dilakukan untuk mengalihkan atau menyebarkan awan hujan agar tidak memperparah kondisi di area bencana.
Program serupa diterapkan di kawasan lain seperti Gunung Semeru dan Danau Toba yang menghadapi risiko lanjutan akibat perubahan cuaca.
“Intinya agar proses penyelamatan dan distribusi bantuan tidak terganggu kondisi cuaca,” imbuh dia.
Sementara Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengklaim pengerahan kekuatan untuk operasi SAR di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan yang terbesar sepanjang 2024–2025. Lebih dari 6.000 personel dikerahkan sejak bencana hidrometeorologi melanda kawasan tersebut pada 25 November 2025. Kapasitas ini menunjukkan upaya maksimal untuk mempercepat pencarian dan penyelamatan di titik-titik terdampak.
Peralatan SAR yang digunakan mencakup helikopter, drone thermal, kapal laut, perahu karet, truk, dan berbagai kendaraan taktis yang dikirim dari sejumlah kantor SAR di Sumatera dan Jakarta. Basarnas menyatakan kekuatan ini masih dapat ditambah seiring kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan kapal dan helikopter tambahan untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Penguatan ini diharapkan dapat mempercepat evakuasi dan membuka akses ke daerah yang sulit dijangkau.
Baca juga: Bencana Hidrometeorologi di Pulau Sumatra Menewaskan 174 Warga
Isu lingkungan penting masuk dalam pilkada
Sementara Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki otoritas di sektor kehutanan. Menurut dia, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan setiap saat, menunjukkan upaya pencegahan yang dilakukan masih belum efektif.
Firman juga menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak terkendali, meskipun laporan menunjukkan bahwa deforestasi telah menurun.
“Penebangan liar dan pembalakan hutan masih terus terjadi, dan bahwa negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor,” kata Firman dalam rilis tertanggal 1 Desember 2025.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, negara perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penebangan liar dan pembalakan hutan. Selain itu, negara perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hutan tanpa harus merusaknya.
“Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup,” ujar legislator Dapil Jateng III ini.
Baca juga: Mimpi Kawasan Konservasi Jadi Rumah Aman Bagi Gajah Sumatra
Ia berharap, Presiden Prabowo Subianto tegas dan konsisten dalam memberantas penebangan liar dan pembalakan hutan, demi kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Sebab hal tersebut diamanatkan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
“Harapannya, hutan dapat diselamatkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga,” tegas Anggota Badan Legislasi DPR ini.
Menurut Pengamat Politik Ujang Komarudin, bencana berulang muncul karena minimnya perhatian kepala daerah terhadap kelestarian alam. Ia menilai penting memasukkan isu lingkungan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Pemimpin daerah harus punya visi lingkungan agar siklus bencana tidak terulang,” kata dia.
Ujang juga meminta penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lingkungan.
“Instrumen hukum harus dijalankan. Siapa pun yang merusak lingkungan harus ditindak,” ujar dia. [WLC02]
Discussion about this post